SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Indonesia Power enggan memenuhi tuntutan sebagian warga BTN Nirwana Pemaron, Kabupaten Buleleng, agar rumah mereka dibeli sebagai dampak operasional PLTD Pemaron.
PT PLN Indonesia Power menegaskan, opsi relokasi permanen sulit direalisasikan karena keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron hanya bersifat sementara untuk menopang kebutuhan listrik Bali.
Asisten Manajer PLTG Pemaron, Made Adi Sucipta, mengatakan pengoperasian PLTD dilakukan sebagai solusi cepat menjaga kestabilan pasokan listrik di Bali yang bebannya terus meningkat setiap tahun.
“PLTD ini tidak permanen. Karena berdasarkan RUPTL, ketika ada pembangkit listrik baru di Bali, PLTD berhenti beroperasi. Sehingga opsi relokasi permanen sulit direalisasikan,” ungkap Adi pada Rabu (20/5/2026).
Adi menjelaskan, berbagai langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan sejak persoalan kebisingan mulai dikeluhkan warga dalam dua tahun terakhir. Terlebih setelah pengelolaan pembangkit dialihkan ke Indonesia Power pada Mei 2026.
Salah satu langkah yang kini dijalankan yakni pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak di radius 0 hingga 300 meter dari lokasi PLTD Pemaron. Total terdapat 196 kepala keluarga yang masuk dalam tiga kategori ring terdampak.
Sebagian besar warga disebut telah menyetujui skema bantuan tersebut. Saat ini proses finalisasi data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan masih berlangsung.
Namun sekitar 29 KK, mayoritas warga BTN Nirwana, masih menolak bantuan sosial karena tetap menginginkan relokasi rumah.
Menurut Adi, permintaan pembelian rumah warga juga cukup rumit direalisasikan lantaran dikhawatirkan berbenturan dengan aturan perumahan subsidi. Di sisi lain, kawasan permukiman disebut semakin mendekati area pembangkit.
“Yang menjadi persoalan, perumahan sekarang justru semakin dekat dengan pembangkit,” katanya.
Indonesia Power menilai keberadaan PLTD Pemaron saat ini masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Bali. Kebutuhan listrik di Pulau Dewata disebut sudah menembus lebih dari 1.200 megawatt (MW).
Dalam sistem tersebut, PLTD Pemaron menyuplai sekitar 110 MW, sementara PLTG Pemaron menyumbang 80 MW. Sementara pembangunan pembangkit baru membutuhkan waktu minimal dua tahun sehingga PLTD diposisikan sebagai solusi jangka pendek.
Meski demikian, pihak perusahaan memastikan ruang komunikasi dengan warga tetap dibuka. Sejumlah usulan tambahan dari masyarakat disebut masih dibahas di tingkat manajemen.
“Kami minta warga menyampaikan opsi yang realistis, supaya bisa dibicarakan lebih lanjut. Ruang komunikasi tetap kami buka. Agar ada win-win solution, tanpa mengorbankan banyak hal,” tambah Adi didampingi Officer SDM dan Umum PT PLN Indonesia Power Unit Gilimanuk-Pemaron, Gede Ananta Wijaya.
Selain menyiapkan bantuan sosial, Indonesia Power juga mulai menjalankan program pemeriksaan kesehatan bagi warga sekitar bekerja sama dengan Puskesmas Buleleng II sebagai bagian dari program sosial perusahaan.
Jam operasional PLTD pun kini dibatasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WITA. Operasional di luar jam tersebut hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat pemeliharaan PLTU Celukan Bawang beberapa waktu lalu.
Di internal pembangkit, sejumlah upaya teknis juga dilakukan untuk meredam kebisingan. Mulai dari pemasangan sound barrier, pembangunan barrier alami, hingga modifikasi teknis mesin agar memenuhi baku mutu kebisingan.
Namun, Adi menyebut proses reduksi suara tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu bertahap. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya