Cerita warga Celukan Bawang muncul di tengah wacana transisi energi. Sejak September 2024 muncul wacana tentang pembangunan Pembangkit Listrik Gas (PLTG) di Celukan Bawang. Namun warga masih mempertanyakan apakah pembangkit baru benar-benar akan meninggalkan batubara.
PAGI itu, Selasa (30/3/2026), tim medis dari Puskesmas Gerokgak I, mendatangi Balai Dusun Celukan Bawang, di pusat desa Celukan Bawang. Mereka melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat setempat. Mayoritas para lansia.
Tim puskesmas mengklaim, pengecekan kesehatan itu hanya pengecekan kesehatan rutin. “Itu program cek kesehatan gratis (CKG). Setiap bulan dari Puskesmas rutin melakukan pengecekan kesehatan ke desa-desa di wilayah kerja,” kata Kepala Puskesmas Gerokgak I, dr. Nobella.
Desa Celukan Bawang merupakan salah satu desa yang rentan dengan penyakit. Pemicunya keberadaan PLTU Celukan Bawang yang mulai beroperasi sejak 2015 silam.
Hal itu terungkap dalam bertajuk “Toxic Twenty; Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia” yang ditulis oleh tiga organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, yakni CELIOS, CREA, dan Trend Asia. Ketiganya memasukkan PLTU Celukan Bawang sebagai salah satu PLTU yang paling berbahaya di Indonesia.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa dampak kesehatan dari 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia atau Toxic Twenty menyebutkan terdapat setidaknya 156.000 kematian dini akibat polusi udara dan biaya ekonomi dari kerugian kesehatan hingga Rp 1,81 triliun. Tak hanya itu, timbul dampak kesehatan berupa stroke, penyakit paru, kanker paru, hingga diabetes.
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri, meyakini paparan debu batubara berdampak pada kesehatan masyarakat. Utamanya dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Ada proyeksi jika PLTU Celukan Bawang beroperasi hingga 2050, ini akan menimbulkan dampak ISPA, gangguan saluran pernapasan, bronkitis, dan penyakit lainnya. Ini memang baru proyeksi, karena pemerintah tidak pernah membuka data emisi secara transparan,” ujar Novita.
Interaksi masyarakat Celukan Bawang dengan partikel akibat pembakaran Batubara sudah berlangsung cukup lama. Tatkala awal PLTU beroperasi pada 2015, limbah debu pembakaran diangkut menggunakan dump truck.
Tatkala itu warga melayangkan protes sehingga demo berkali-kali. “Akhirnya sekarang pakai truk tangki. Kalau dulu masih pakai dump truck hampir tiap sore itu menyiram aspal di sini,” kata Fatur Fatih, warga Celukan Bawang.
Kini ada tiga unit truk tangki yang kerap terparkir di lahan milik PLTU Celukan Bawang. Truk tersebut mengangkut muatan mereka ke wilayah Jawa Timur.
Salah satu warga Desa Celukan Bawang, Supriyadi, 52, saat ditemui di pesisir Pantai Berongbong beberapa pekan lalu, kerap menarik nafas panjang ketika berbicara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan itu, tinggal tak jauh dari PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Supriyadi sendiri tinggal di pesisir Pantai Berongbong. Pantai itu berada tepat di sisi timur area pembangkit listrik.
Sejak PLTU beroperasi secara penuh pada 2015 ritme kehidupannya turut terganggu. Hal yang paling terasa, adalah dampak ekonomi yang dirasakan nelayan. Sementara dari sisi kesehatan – meski sering menghela nafas panjang – Supriyadi mengaku tidak merasakan dampak dari keberadaan PLTU. Utamanya soal partikel-partikel kecil yang diyakini beterbangan hingga ke pemukiman warga.
“Saya nggak begitu perhatikan masalah kesehatan. Saya sendiri sih ya, kebanyakan sesak aja. Terus beberapa tahun ini kena penyakit jantung. Tapi kan bukan itu penyebabnya mungkin bawaan atau umur. Saya sih nggak se-negatif itu. Tapi ya kalau masalah dampak lingkungannya ya nyata sekali ada pohon kelapa habis. Terus lautan ini, sepi ikan,” kata Supriadi.
Dia juga pernah mengeluhkan soal merosotnya hasil tangkapan ikan para nelayan yang melaut dari Pantai Berongbong. Ia menyebut ada 110 kepala keluarga di kawasan Pantai Berongbong yang terdampak eksistensi PLTU Celukan Bawang.
Baca Juga: Rencana PLTG : Babak Baru Kecemasan Warga Celukan Bawang
Meski tak mengeluhkan persoalan kesehatan, Supriadi tak sadar bila partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang berasal dari pembakaran batubara dapat dengan mudah terbawa angin.
PM 10 misalnya, merupakan partikel berdiameter 10 mikrometer atau kurang. Ukurannya setara dengan serbuk sari dan debu kasar. Partikel tersebut bisa masuk ke dalam paru-paru tanpa disadari.
Sementara PM 2.5 merupakan polutan yang berukuran 2,5 mikrometer atau kurang. Partikel itu bisa menembus hingga aliran darah yang pada akhirnya turut berkontribusi pada penyakit paru dan jantung.
Dalam peta yang dirilis oleh Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan kemudian dirilis melalui portal toxic20, terlihat bila PLTU Celukan Bawang menjadi salah satu kontributor dalam sebaran partikel PM2.5 di Indonesia.
Meski begitu, masyarakat di seputaran PLTU Celukan Bawang kerap tidak merasakan dampaknya. Ketut Mangku Wijana, warga yang tinggal sepelemparan batu dari PLTU Celukan Bawang, mengaku tidak merasakan dampak kesehatan yang muncul.
Hanya saja, sesekali ketika terjadi pembakaran batubara dia kerap mencium bau aspal terbakar. Bau tersebut membuat ia merasa sesak nafas.
“Kalau di permukaan, sampai sejauh ini sih tidak terasa. Tapi kalau di dalam tubuh saya ini, ya nggak tahu sih apa ada dampaknya atau tidak,” kata pria yang akrab disapa Kwi itu.
Kwi menyebut pihak PLTU Celukan Bawang pernah menjanjikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di kawasan industri Celukan Bawang. Kawasan itu mencakup Desa Tukadsumaga, Celukan Bawang, Tinga-Tinga, dan Pengulon.
“Dulu pernah ada dokter. Tapi pelayanannya di dalam (area) PLTU. Masyarakat kan jadinya agak segan ke sana, karena harus lewat pemeriksaan segala macam. Akhirnya hilang. Harusnya kalau memang serius mau memberikan pelayanan gratis, kan bisa buat semacam klinik di luar area. Misalnya di dekat masjid, kan bisa saja,” ungkap Kwi.
Data di Puskesmas Gerokgak I menunjukkan, penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan terus meningkat. Puskesmas Gerokgak I mewilayahi 9 desa di Kecamatan Gerokgak. Dari 9 desa tersebut, sebanyak 4 desa diantaranya berada di Kawasan Industri Celukan Bawang. Desa-desa itu meliputi Celukan Bawang, Tukadsumaga, Tinga-Tinga, dan Pengulon.
Sejak tahun 2021, kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Gerokgak I terus meningkat. Saat itu, hanya tercatat 806 kasus. Kemudian pada tahun 2022, kasus meningkat menjadi 1.535, lalu menjadi 2.454 kasus pada 2025.
Adapun penyakit lainnya yang dominan adalah hipertensi. Pada 2021, tercatat ada 6.732 pasien yang menjalani pengobatan rutin ke puskesmas. Jumlah itu meningkat menjadi 7.440 pada tahun 2022, lalu turun menjadi 5.275 pasien pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing tercatat menjadi 2.871 pasien dan 2.699 pasien.
Sedangkan penyakit lainnya, seperti diabets melitus juga berfluktuasi. Sempat berada di angka 2.644 pasien pada 2021, lalu naik menjadi 3.277 pasien pada tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023, tim medis mencatat ada 2.884 pasien yang berobat, kemudian menjadi 2.372 pasien pada 2024. Lalu pada 2025, turun menjadi 2.128 pasien.
GRAFIS TREND PENYAKIT YANG DILAYANI PUSKESMAS GEROKGAK I
Merujuk data dari Puskesmas Gerokgak I, penyakit ISPA yang berkaitan dengan saluran pernafasan, sebenarnya selalu berada di lima teratas trend penyakit yang diobati tim medis. Hanya saja tim medis di puskesmas tak bisa serta merta mengaitkan kasus tersebut dengan keberadaan pembangkit listrik di Celukan Bawang.
Kepala Puskesmas Gerokgak I, dr. Nobella menyebut sebaran kasus ISPA di wilayahnya relatif merata. “Seperti di Tinga-Tinga itu pengaruh serkel (usaha serut kayu), tidak selalu terkait dengan kawasan industri. Malah di kawasan yang ada tambak seperti Patas, Penyabangan, dan Banyupoh juga cukup tinggi ISPA-nya,” kata Nobella.
Ancaman debu partikulat terhadap kesehatan masyarakat sebenarnya telah dibahas dalam artikel penelitian berjudul “Analysis of PM2.5 and PM10 Levels in the Area Around the Celukan Bawang Coal Fried Steam Power Plant (CFSPP) Using an Air Quality Detector” yang diterbitkan Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Universitas Mataram. Artikel itu ditulis oleh Laurensius Invander Colorado dan I Made Gunamantha dari Departemen Manajemen Lingkungan Undiksha. Penelitian dilakukan pada September dan Oktober 2025.
Laurensius dan Gunamantha melakukan penelitian pada September dan Oktober 2025 untuk mengetahui kondisi kualitas udara di sekitar PLTU Celukan Bawang, khususnya saat musim kemarau. Pengukuran kondisi kualitas udara dilakukan pada tiga titik. Titik pertama berada di sebelah timur PLTU tepatnya di Dusun Brongbong, titik kedua berada di sebelah barat PLTU tepatnya di wilayah Dusun Celukanbawang, sedangkan titik ketiga berada di selatan PLTU Celukan Bawang atau di kawasan yang dulunya dikenal dengan sebutan Kampung Barokah.
Dari penelitian tersebut, terungkap bahwa konsentrasi partikulat PM2.5 lebih tinggi dibandingkan PM10. Para peneliti menyebut ambang batas standar kualitas udara masih berada dalam batas toleransi pencemaran udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Meski masih dalam batas toleransi, para peneliti mengingatkan bahwa konsentrasi partikulat PM2.5 di sisi timur PLTU Celukan Bawang, tepatnya di Dusun Berongbong, relatif tinggi. Bahkan melampaui rekomendasi WHO yang berada di angka 15 µg/m³.
Pada September 2025 misalnya, mereka menemukan bahwa konsentrasi partikulat PM2.5 mencapai angka 17,6 µg/m³. Sedangkan pada Oktober 2025 naik menjadi 22,65 µg/m³.
Itu artinya pada bulan September 2025, terdapat debu halus seberat 17,6 mikrogram pada setiap kotak udara berukuran satu meter kubik. Jumlah itu naik menjadi 22,65 mikrogram pada Oktober 2025.
Peneliti juga menemukan bahwa pada Oktober 2025, konsentrasi PM2.5 di kawasan eks Kampung Barokah juga melampaui batas rekomendasi WHO. Saat itu mereka menemukan angka 17,66 µg/m³. Padahal sebulan sebelumnya, konsentrasi PM2.5 di kawasan itu ada pada angka 13,25 µg/m³.
Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa di Kampung Barokah, terdapat debu halus seberat 17,66 mikrogram pada setiap kotak udara berukuran satu meter kubik pada Oktober 2025. Padahal jumlah sebelumnya pada September 2025 hanya 13,25 mikrogram per kubik.
“Perlu kewaspadaan karena partikel halus ini dapat menembus jaringan paru-paru dan menyebabkan dampak kesehatan jika paparan berlanjut dalam jangka panjang. Paparan jangka panjang terhadap PM2.5 di atas ambang batas ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, asma, bronkitis kronis, dan bahkan penyakit kardiovaskuler, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru-paru,” ungkap Laurensius dan Gunamantha.
Mereka merekomendasikan agar pihak terkait menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertindak sebagai penyaring alami untuk polutan udara, khususnya partikel halus seperti PM2.5 dan PM10.
“Dengan adanya pepohonan, semak-semak, dan vegetasi penutup tanah, ruang terbuka hijau dapat menangkap dan menahan partikel debu di permukaan daun dan batang. Selain itu, vegetasi di ruang terbuka hijau juga membantu menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban udara, sehingga mempercepat proses pengendapan partikel tersuspensi,” ungkapnya.
GRAFIS SEBARAN PARTIKULAT PM2.5 DAN PM10 DI SEKITAR PLTU CELUKAN BAWANG
Menindaklanjuti temuan tersebut, General Affair PLTU Celukan Bawang, Indriati Tanu Tanto menyatakan perusahaan sudah merancang program penghijauan dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Khususnya di luar kawasan pembangkit listrik.
Sementara untuk di dalam kawasan PLTU, Indri mengklaim pihaknya telah merancang program “sabuk hijau”. Nantinya perusahaan akan menanam pohon pada ruang-ruang terbuka yang masih tersedia.
“Termasuk yang di sebelah timur itu. Di sana ada mess, nanti akan kami bongkar. Lalu kami akan tanam pohon, mulai buah sampai kamboja. Penghijauan itu pasti kami lakukan,” ujar Indri saat ditemui di Desa Banjar, Buleleng, pada Maret lalu.
Selain itu ia juga menyatakan perusahaan telah menyiapkan program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat. “Tahun ini sudah ada programnya. Cuma belum dieksekusi,” katanya.
Aroma Batubara Berbalut Gas
Eksistensi PLTU Celukan Bawang telah memberikan dampak kepada masyarakat di Kawasan penyangga. Khususnya di Desa Celukanbawang. Dampak yang dirasakan mencakup dampak ekonomi, sosial, serta tenaga kerja. Kesehatan masyarakat juga ikut terdampak, meski warga tak secara langsung merasakannya.
Kini warga mulai gelisah mendengar adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Desa Celukanbawang. Kabar Pembangunan pembangkit baru itu mencuat saat konsultasi publik studi AMDAL rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).
Konsultasi publik itu berlangsung pada September 2024 silam. Dalam sosialisasi pembangkit anyar itu konon akan menggunakan bahan bakar gas dan hydrogen alias PLTGHU-hybrid. Nantinya pembangkit akan menghasilkan energi sebanyak 2x450 megawatt. Kala itu proses pembangunan disebut akan berlangsung pada akhir 2025. Namun hingga akhir April 2026 tidak ada aktivitas apapun terkait pembangunan skala besar di Celukanbawang.
Dalam forum yang berlangsung pada September 2024 disebutkan bila PLTG akan berdiri di sebelah barat PLTU Celukan Bawang saat ini. Lahan yang digunakan merupakan milik PT. General Energy Bali, perusahaan yang mengelola PLTU Celukan Bawang.
Konsultasi publik secara terbuka hanya dilakukan sekali. Selain itu ada pula konsultasi publik yang sempat dilakukan di Desa Tinga-Tinga dan Desa Celukanbawang pada November-Desember 2025. Namun masyarakat menilai konsultasi publik itu dilakukan sembunyi-sembunyi.
“Warga yang diundang terbatas. Kemudian diajak bicara di dalam ruangan tertutup di kantor kepala desa. Alasannya aula sedang dipakai. Seharusnya kan partisipatif, di ruangan terbuka. Kan bisa saja pinjam tempat entah di mana supaya warga juga bisa mendengar,” kata warga Celukan Bawang, Fatur Fatih.
Warga sendiri mendengar desas-desus bila pembangkit listrik anyar yang akan berdiri tak sepenuhnya menggunakan energi gas. Sebab dalam konsultasi publik, pihak penggagas dan konsultan tak pernah mengungkapkan darimana asal muasal gas yang akan dijadikan bahan bakar.
Beberapa bulan belakangan warga mendengar kabar bahwa pembangkit listrik itu justru akan menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Konon pengusaha akan membakar batubara lalu memanfaatkan gas hasil pembakaran Batubara menjadi energi listrik.
Desas-desus itu diakui Fatur Fatih. Fatur menyebut dalam sosialisasi pada September 2024 tidak ada kejelasan terkait asal usul bahan bakar yang digunakan pembangkit anyar. Apakah gas alam atau batubara. Belakangan desas-desus pemanfaatan batubara justru makin kuat.
“Apa bedanya nanti ketika ini dibilang gas, kemudian yang dipakai bahan bakunya untuk mendapatkan gas ini ternyata batubara. Saya sempat tanyakan saat sosialisasi September 2024 itu. Tapi nggak ada yang jawab, alasannya belum tahu,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan warga yang tinggal di dekat PLTU Celukan Bawang. “Saya dengar istilahnya Batubara, tapi kompensasi dalam bentuk gas. Katanya pengolahannya lebih canggih. Ini yang masih jadi pertanyaan saya, belum ngerti saya, karena sepemahan saya pada akhirnya sama-sama membakar batubara. Kalau gas alam kan sudah beda,” ujar Ketut Mangku Wijana.
Kepala Bidang Advokasi LBH Bali, Ignatius Radhite mengatakan, minimnya informasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang terbatas, membuat publik menjadi berspekulasi. Utamanya terkait bahan bakar utama pembangkit.
“Apakah gas sebagai bahan bakar, atau gas sebagai tahapan kedua untuk sampai menghasilkan listrik. Ini yang belum jelas,” kata pria yang akrab disapa Radit itu.
Radit menyebut belakangan ini adalah istilah cofiring. Istilah tersebut merujuk pada proses pembakaran batubara yang dicampur dengan biomassa. “Misalnya dicampur dengan batok kelapa, supaya dianggap lebih bersih,” jelasnya.
Ia khawatir istilah tersebut berpotensi digunakan untuk memanipulasi warga terkait pemanfaatan bahan bakar. Radit menyebut hingga kini belum ada tanda-tanda bisnis pertambangan batubara dalam negeri berhenti. Sementara mayoritas negara luar enggan menyerap hasil tambang Batubara Indonesia. Itu artinya mau tidak mau Batubara hasil tambang harus diserap di dalam negeri. Pembangkit listrik tentu saja menjadi salah satu sasaran untuk penyerapan batubara.
“Spekulasinya bermacam-macam. Kami punya keyakinan ke arah sana (Batubara masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar). Memang bahan bakar listrik itu gas, tapi yang didapat dari hasil pembakaran batubara. Ini masih asumsi kami, karena dokumen yang terkait pembangunan PLTG ini masih belum bisa kami akses,” demikian Radit.
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri menyebut, keraguan masyarakat terhadap protyek pembangkit gas sangat beralasan. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen jelas dalam transisi energi. “Pemerintah memang punya narasi akan mempensiunkan PLTU, tapi sampai sekarang belum ada realisasi yang konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, minimnya informasi dan partisipasi publik kerap memicu spekulasi di masyarakat. “Kalau data dan dokumen tidak dibuka, wajar kalau publik akhirnya menduga-duga, termasuk soal sumber bahan bakar pembangkit,” katanya.
Novita menyebut istilah transisi energi kerap membingungkan publik karena adanya skema seperti cofiring. Seringkali batubara dicampur biomassa lalu diklaim lebih bersih.
“Padahal tetap saja ada dua bahan bakar yang dibakar bersamaan. Jangan sampai hanya terlihat bersih di cerobong, tapi kalau dihitung dari seluruh proses, ini bukan energi bersih,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini belum jelas skema teknologi yang akan digunakan. “Apakah murni LNG, co-firing, atau kombinasi lain, itu belum transparan. Bahkan sumber hidrogen atau gasnya dari mana juga belum jelas,” ujarnya.
Stop Polemik, Bangkitkan Surya
Tatkala polemik keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan rencana pembangunan pembangkit berbasis gas terus mencuat, muncul skema alternatif guna memperkuat kemandirian energi di Bali. Energi surya dinilai menjadi salah satu solusi paling realistis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di Pulau Dewata.
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri, menilai Bali memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Apalagi, secara geografis Bali memiliki intensitas sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun.
Menurutnya, pengembangan energi surya tidak hanya memungkinkan, tetapi juga mendesak untuk segera diprioritaskan sebagai bagian dari transisi energi bersih.
“Bali punya potensi energi terbarukan, salah satunya energi surya yang sebenarnya sudah mulai diimplementasikan melalui beberapa proyek percontohan. Ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan diperluas,” ujarnya.
Novita menjelaskan, selama ini Bali masih bergantung pada pasokan listrik berbasis energi fosil, baik dari PLTU maupun jaringan Jawa-Bali. Kondisi tersebut dinilai rentan, terutama di tengah dinamika global yang mempengaruhi harga energi seperti gas dan batubara.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil dapat menimbulkan risiko jangka panjang, mulai dari fluktuasi harga hingga tekanan geopolitik.
“Kalau kita terus bergantung pada batubara, minyak, dan gas, kita akan terjebak dalam ketergantungan dan harga energi yang mahal. Sementara energi terbarukan seperti matahari tidak terpengaruh konflik global,” tegasnya.
Lebih jauh, Novita menilai pengembangan energi surya juga bisa menjadi solusi jika pembangkit berbasis batubara mulai dipensiunkan. Dengan catatan, pengembangannya dilakukan secara masif dan terintegrasi.
“Kalau PLTU ditutup, logisnya ada kekurangan pasokan. Nah, kekurangan itu bisa ditambal dari energi terbarukan. Energi surya ini yang harus didorong lebih serius,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa Bali memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan transisi energi bersih di Indonesia. Dibandingkan daerah lain, Bali dinilai memiliki komitmen kebijakan yang lebih jelas dalam mendorong energi ramah lingkungan.
Namun demikian, ia mengakui pengembangan energi surya saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur jaringan listrik yang belum sepenuhnya mendukung penetrasi energi terbarukan dalam skala besar.
Meski begitu, kondisi tersebut dinilai bukan alasan untuk menunda transisi energi. Justru, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Novita pun mengingatkan agar Bali tidak kembali terjebak pada solusi semu dengan beralih ke gas sebagai energi transisi. Menurutnya, gas tetap merupakan energi fosil yang memiliki keterbatasan dan tetap menghasilkan emisi.
“Kalau didorong ke gas, kami khawatir justru Bali akan terperosok pada ketergantungan baru. Apalagi Bali tidak punya sumber gas sendiri. Artinya Bali tetap bergantung energi dari luar,” jelasnya.
Ia menegaskan, transisi energi seharusnya diarahkan langsung pada energi terbarukan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengganti satu energi fosil ke energi fosil lainnya.
Dengan potensi energi surya yang melimpah, serta dukungan kebijakan yang tepat, Bali dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian energi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Kalau Bali serius ingin mandiri energi bersih, ini momentum yang tepat untuk mendorong energi terbarukan secara masif. Saya rasa Bali bisa jadi champion. Tinggal bagaimana kebijakan itu benar-benar diimplementasikan secara konkret,” tandasnya. (*)
Tulisan ini merupakan seri kedua dari liputan dengan tema “Menyoal Infrastruktur Gas dalam Skema Transisi Energi di Indonesia”. Liputan ini mendapat dukungan dari Trend Asia dan AJI Denpasar. Tulisan seri pertama bertajuk “Rencana PLTG : Babak Baru Kecemasan Warga Celukan Bawang” yang terbit pada 10 Januari 2026 dapat dibaca di sini.
Editor : Eka Prasetya