SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemkab Buleleng tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2026 meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata menjadi fokus utama pembangunan tahun ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-Perkim) Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan berbagai kebutuhan infrastruktur di seluruh kecamatan telah dipetakan.
Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Tahun ini, Dinas PU-Perkim mengalokasikan anggaran sekitar Rp 63 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan.
Sejumlah ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mulai mendapat penanganan, termasuk ruas jalan di Desa Lemukih yang menjadi akses menuju kawasan Menara Turyapada.
Menurut Adiptha, setelah sebelumnya perbaikan dilakukan pada bagian atas ruas jalan tersebut, kini pengerjaan dilanjutkan pada bagian bawah yang kondisinya juga mengalami kerusakan cukup parah.
Selain jalan, dua jembatan juga masuk daftar prioritas perbaikan, yakni jembatan di Banyuasri dan Tejakula.
Kedua jembatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.
Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah mengalokasikan program rehabilitasi terhadap 35 jaringan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian tetap tersedia, terutama saat musim kemarau.
“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelasnya.
Meski berbagai proyek terus berjalan, Adiptha mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan besar.
Saat ini pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun, sementara total jalan yang membutuhkan perbaikan di Buleleng mencapai sekitar 300 kilometer.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Dinas PU-Perkim juga terus melakukan penanganan sementara berupa penambalan jalan berlubang di sejumlah titik yang membutuhkan perbaikan cepat.
Di sisi lain, Buleleng mulai mengembangkan penggunaan teknologi aspal plastik sebagai solusi ganda untuk meningkatkan kualitas jalan sekaligus mengurangi volume sampah plastik.
Teknologi tersebut telah diterapkan di beberapa ruas jalan, di antaranya di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek.
Melalui inovasi tersebut, sampah plastik yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai material campuran konstruksi jalan.
Selain mengandalkan pendanaan dari APBD, pemerintah daerah juga membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bahkan, sejumlah kelompok masyarakat telah melakukan swadaya untuk membantu perbaikan infrastruktur di lingkungannya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya