SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Aksi damai yang digelar Aliansi Cipayung Plus di depan Gedung DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026), berakhir tanpa hasil.
Setelah menunggu selama berjam-jam, massa mahasiswa gagal bertemu pimpinan maupun anggota DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Aksi yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WITA itu baru dimulai sekitar pukul 10.30 WITA.
Massa merupakan gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buleleng, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Buleleng.
Rombongan mahasiswa datang menggunakan puluhan sepeda motor sambil membawa sejumlah spanduk bernada kritik. Di antaranya bertuliskan "MBG Elit, Gaji Guru Sulit", "Satuan Penjilat Prabowo Gibran", hingga "Titik Nol Elit, Jalan Sulit".
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sedikitnya tujuh isu nasional. Selain itu, mereka juga mengangkat sejumlah persoalan di Kabupaten Buleleng, mulai dari meminta transparansi proyek Bandara Bali Utara yang dinilai masih menyisakan ketidakjelasan, penanganan krisis ekologi di TPA Bengkala.
Ada pula sikap penolakan terhadap kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat dan UMKM, hingga mendesak pemerintah mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan drainase.
Tak hanya itu, massa juga menuntut perlindungan terhadap komoditas lokal serta mendesak pemerintah menghentikan alih fungsi lahan guna menjaga keberlangsungan kawasan subak.
Ketua HMI Cabang Singaraja, Didit Kurniadin, mengatakan pihaknya memilih tidak menyampaikan substansi tuntutan kepada media lantaran aspirasi tersebut belum diterima langsung oleh pimpinan DPRD Buleleng.
"Karena tuntutan kami tidak tersampaikan, jadi kami tidak berkomentar," ujarnya didampingi perwakilan organisasi mahasiswa lainnya.
Kekecewaan mahasiswa muncul setelah tidak ada satupun anggota maupun pimpinan DPRD Buleleng yang menemui mereka.
Massa hanya diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Buleleng. Saat bersamaan, jajaran DPRD diketahui tengah mengikuti kegiatan persembahyangan Purnama.
Hingga sekitar pukul 12.30 WITA, mahasiswa masih bertahan di depan Gedung DPRD Buleleng sembari menunggu kepastian. Situasi sempat memanas karena massa bersikeras ingin menyampaikan tuntutan secara langsung kepada para wakil rakyat.
Merasa belum memperoleh kepastian, mahasiswa kemudian meminta DPRD segera memberikan jadwal audiensi. Mereka menilai aspirasi masyarakat semestinya mendapat ruang untuk didengarkan secara langsung oleh para anggota dewan.
Dalam orasinya, Didit juga mengingatkan DPRD Buleleng agar segera merespons tuntutan tersebut. Apabila dalam waktu sepekan tidak ada kepastian, Aliansi Cipayung Plus mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Kalau dalam seminggu tidak ada kejelasan dari DPRD Buleleng, kami akan datang dengan massa yang lebih besar," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas DPRD Buleleng, Luh Suma Intari, mengatakan permintaan audiensi dari Aliansi Cipayung Plus akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Menurutnya, jawaban terkait permohonan tersebut diupayakan diberikan paling lambat pada sore hari agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya