Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.
KETIKA banyak negara berlomba membangun gedung pencakar langit sebagai simbol kemajuan, Tiongkok justru mengambil jalan yang berbeda.
Negeri Tirai Bambu itu memilih memulai modernisasi dari tempat yang selama ini kerap dipandang sebagai wilayah pinggiran: desa.
Bukan kawasan bisnis di Beijing. Bukan pula pusat industri berteknologi tinggi di Shanghai.
Perubahan besar justru dimulai dari jalan-jalan desa yang diperlebar, saluran air bersih yang menjangkau rumah-rumah warga, jaringan internet yang menembus pelosok, hingga pembangunan toilet yang layak.
Bagi pemerintah Tiongkok, kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari megahnya gedung atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan, menurut mereka, harus bisa dirasakan hingga ke desa-desa.
"Kalau ingin memahami modernisasi Tiongkok, jangan hanya melihat kota-kotanya. Lihatlah bagaimana desa-desa berubah," kata Prof. Wang Wen, Dekan Chongyang Institute for Financial Studies Renmin University of China.
Pandangan itu disampaikan Wang saat memberikan kuliah bertajuk "Kepentingan Bersama dan Modernisasi ala Tiongkok: Tiongkok dan Dunia Menuju 2035" kepada para jurnalis peserta China International Press Communication Center (CIPCC) dari kawasan Asia Pasifik, Afrika, serta Eropa Tengah dan Eropa Timur, Senin (29/6/2026) lalu.
Di mata Wang, keberhasilan Tiongkok bukanlah cerita yang lahir dalam semalam. Modernisasi yang terlihat hari ini merupakan hasil pembangunan yang berlangsung perlahan, tetapi konsisten selama puluhan tahun.
Ia menilai salah satu kekuatan terbesar Tiongkok adalah stabilitas. Selama proses pembangunan berlangsung, negara itu tidak dihadapkan pada perang besar, konflik etnis berkepanjangan, krisis keuangan yang mengguncang fondasi ekonomi, maupun perubahan kebijakan yang terlalu ekstrem.
Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah menjalankan pembangunan secara berkesinambungan tanpa harus memulai dari nol setiap kali terjadi pergantian arah kebijakan.
"Sekitar awal tahun 2000-an, hampir separuh penduduk Tiongkok masih tinggal di pedesaan dan hidup dalam kemiskinan," ujarnya.
Karena itu, pemerintah memilih membalik cara pandang pembangunan. Jika banyak negara lebih dulu memperkuat kota, Tiongkok justru menggelontorkan investasi besar-besaran ke wilayah pedesaan.
Transformasi desa dimulai pada 2004 melalui pembangunan infrastruktur dasar. Jalan desa diperbaiki, jaringan air bersih diperluas, begitu pula akses gas rumah tangga.
Sepuluh tahun kemudian, pemerintah memperkuat jaringan logistik. Sekitar 95 persen desa berhasil terhubung dengan sistem distribusi barang sehingga kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah.
Modernisasi terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.
Pada 2018, pemerintah mulai mengintegrasikan ekonomi desa dengan teknologi digital.
Melalui perdagangan elektronik (e-commerce) dan siaran langsung (live streaming), produk-produk hasil pertanian maupun kerajinan desa kini bisa dipasarkan ke seluruh Tiongkok tanpa harus bergantung pada pasar tradisional.
Perubahan itu membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan tanpa meninggalkan kampung halaman.
Memasuki 2021, seluruh desa disebut telah menikmati akses air bersih yang layak konsumsi.
Pada saat bersamaan, jaringan internet juga telah menjangkau seluruh desa, bahkan sekitar 95 persen wilayah telah terhubung dengan layanan 5G.
Yang menarik, modernisasi versi Tiongkok ternyata tidak berhenti pada jalan, internet, atau teknologi.
Pada 2022, pemerintah meluncurkan program "Revolusi Toilet", sebuah gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat pedesaan.
Hasilnya cukup signifikan. Sekitar 77 persen rumah tangga di pedesaan kini telah memiliki kamar mandi pribadi.
Pada tahun yang sama, sekitar 90 persen desa mampu mengelola sampah secara mandiri, sedangkan 95 persen desa telah memiliki sistem pengelolaan kebersihan sendiri.
Setahun berselang, perhatian pemerintah bergeser ke sektor ekonomi kreatif melalui program “Village Gala”, yang mendorong desa mengembangkan potensi budaya sekaligus pariwisata lokal.
Menurut Wang, modernisasi Tiongkok juga bertumpu pada konektivitas. Pemerintah membangun jaringan kereta cepat yang menghubungkan kota-kota kecil dengan pusat-pusat ekonomi.
Ia mencontohkan hubungan Beijing dan Tianjin yang dipisahkan jarak sekitar 200 kilometer.
Harga rumah di Beijing terus melambung sehingga sulit dijangkau sebagian masyarakat. Sebaliknya, harga hunian di Tianjin jauh lebih terjangkau.
Dengan keberadaan kereta cepat, banyak warga memilih menetap di Tianjin tetapi tetap bekerja di Beijing karena waktu tempuh perjalanan kurang dari satu jam.
Model pembangunan tersebut, kata Wang, membuat pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di kota metropolitan, melainkan ikut menghidupkan kota-kota satelit di sekitarnya.
Selain membangun infrastruktur, pemerintah Tiongkok juga memperkuat pelayanan publik melalui sektor pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Wang mencontohkan, masyarakat yang telah terdaftar dalam sistem asuransi kesehatan umumnya hanya membayar sekitar 10 hingga 20 yuan ketika berobat ke rumah sakit.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperketat pemberantasan korupsi.
Menurut Wang, sepanjang periode 2022 hingga 2025 sekitar tiga juta pejabat publik di 245 lembaga diduga terlibat praktik korupsi.
Penindakan dilakukan secara tegas, mulai dari sanksi administratif hingga hukuman penjara, bahkan hukuman mati sesuai tingkat pelanggaran.
Ia juga mengungkapkan budaya memberi tip hampir tidak dikenal di Tiongkok.
Di mata masyarakat setempat, pemberian tip dipandang sebagai bentuk penyimpangan karena pelayanan publik harus diberikan secara setara kepada setiap warga tanpa dipengaruhi imbalan tambahan.
Meski berbagai capaian berhasil diraih, Wang menegaskan perjalanan modernisasi Tiongkok belum selesai.
Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga lebih dari 100 juta warga yang telah berhasil keluar dari kemiskinan agar tidak kembali jatuh miskin. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus dibarengi perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tiongkok juga menghadapi tekanan dari luar, terutama blokade teknologi yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat pengembangan teknologi dalam negeri agar semakin mandiri.
Di saat bersamaan, persoalan demografi menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah besar. Jumlah penduduk usia lanjut terus meningkat, sementara angka kelahiran menurun. Kombinasi keduanya dipandang sebagai tantangan serius yang akan menentukan arah pembangunan Tiongkok dalam beberapa dekade mendatang. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya