SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menyampaikan 12 tuntutan kepada DPRD Buleleng dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Buleleng, Jumat (3/7/2026).
Aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang sebelumnya dilakukan mahasiswa dengan mengangkat berbagai isu nasional hingga persoalan pembangunan di Kabupaten Buleleng, beberapa waktu lalu.
Audiensi diterima Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya sejumlah anggota DPRD Buleleng di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi sistem maupun kesiapan sumber daya manusia.
Mereka juga mendesak pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja serta mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
Selain itu, mahasiswa menuntut peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Mereka juga menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, meminta distribusi BBM subsidi tepat sasaran, serta mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai membatasi ruang sipil.
Untuk tingkat daerah, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum tertangani secara maksimal. Infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah desa menjadi salah satu isu utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Mahasiswa juga menyinggung pembangunan Titik Nol Kota Singaraja. Mereka mengapresiasi proyek tersebut sebagai upaya mempercantik wajah kota, namun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Selain itu, mereka meminta pemerintah terus mengawal rencana pembangunan Bandara Bali Utara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Buleleng.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama terkait kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius karena berdampak langsung terhadap warga sekitar.
Mahasiswa turut mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap pelaku UMKM dan komoditas lokal, meningkatkan pembangunan fasilitas dasar seperti penerangan jalan umum dan drainase, serta menjaga keberlangsungan lahan pertanian beserta sistem subak dari ancaman alih fungsi lahan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan pihaknya selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi.
Namun, ia mengajak mahasiswa untuk lebih aktif mengawal persoalan yang dihadapi masyarakat Buleleng sehingga dapat dicarikan solusi bersama.
Menurutnya, isu nasional memang penting untuk disuarakan. Namun, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.
Sementara itu, berbagai persoalan daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga pelayanan publik dapat dibahas dan diperjuangkan bersama DPRD maupun pemerintah daerah.
"Kita tidak mengabaikan isu nasional. Tetapi hari ini mari berbicara tentang Buleleng. Apa yang harus kita lakukan bersama. Kami di lembaga dewan dan adik-adik mahasiswa sebagai pemikir muda harus bisa memberikan jalan keluar. Kita bukan sekadar menuntut, tetapi juga memberikan solusi atas kegelisahan masyarakat," tegas Ngurah Arya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tiga bidang yang saat ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. DPRD, kata dia, siap menindaklanjuti berbagai masukan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Apabila masih terdapat persoalan yang belum dapat dijawab dalam audiensi tersebut, DPRD akan menjadikannya sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah guna mencari solusi yang tepat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya