Jurnalis Radar Buleleng, Eka Prasetya, mendapat kesempatan mengikuti program China International Press Communication Centre (CIPCC). Program ini diikuti 100 jurnalis dari 90 negara. Ia akan tinggal di Beijing, Tiongkok, hingga bulan Agustus mendatang. Berikut catatan perjalanannya.
RUANG kuliah di Lide Building, Renmin University of China (RUC), Rabu (1/7), awalnya terasa seperti kelas akademik pada umumnya. Puluhan jurnalis dari Asia Pasifik, Afrika, Eropa Timur, dan Eropa Tengah duduk tenang menanti materi dimulai.
Suasana berubah ketika Direktur Institut Internasional Renmin University of China, Prof. Wang Yiwei, menampilkan sebuah slide berisi deretan angka. Bukan teknologi canggih atau grafik pertumbuhan ekonomi terbaru, melainkan potret Tiongkok hampir setengah abad lalu.
"Pada 1978, China termasuk negara miskin," ujarnya membuka kuliah.
Kalimat itu singkat. Namun, data yang ditampilkan sesudahnya membuat peserta memahami seberapa jauh perjalanan yang telah ditempuh negeri itu.
Saat itu, produk domestik bruto (PDB) per kapita Tiongkok hanya sekitar 1.562 dollar AS. Angka tersebut bahkan masih berada di bawah rata-rata negara-negara Sub-Sahara Afrika yang mencapai sekitar 4.603 dollar AS. Posisi ekonomi Tiongkok ketika itu berada di peringkat ke-134 dunia.
Kini, kondisinya berbalik.
Pada 2023, PDB Tiongkok telah mencapai sekitar 19,4 triliun dollar AS, menjadikannya ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat yang mencatat 26,9 triliun dollar AS.
Bukan hanya itu. Kapasitas manufaktur Tiongkok bahkan telah melampaui gabungan negara-negara G7 yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan memproyeksikan hampir 45 persen produksi manufaktur dunia pada 2030 akan berasal dari Tiongkok.
Bagi Wang Yiwei yang juga penasihat ahli China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), deretan angka tersebut bukan sekadar cerita tentang pertumbuhan ekonomi.
Di baliknya terdapat pilihan strategi pembangunan yang berbeda dengan negara-negara Barat.
Melalui kuliah bertajuk "From Chinese Modernization to Modernization for All Countries", Wang menjelaskan bahwa Tiongkok memilih membangun model modernisasinya sendiri, bukan menyalin pengalaman negara lain.
"Tiongkok mencari jalannya sendiri untuk keluar dari kemiskinan," katanya.
Untuk menggambarkan titik awal perjalanan tersebut, Wang mengutip pidato Mao Zedong pada 1954, lima tahun setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri.
Saat itu, Mao secara terbuka mengakui negaranya bahkan belum mampu memproduksi kendaraan maupun alat berat.
"Apa yang bisa kita manufaktur saat ini? Kita bisa membuat meja dan kursi, cangkir teh, dan teko teh, kita bisa menanam biji-bijian, menggiling tepung, dan memproduksi kertas. Tetapi kita tidak bisa membuat satu pun mobil, pesawat terbang, tank, atau traktor," demikian kutipan Mao yang ditampilkan Wang dalam presentasinya.
Dari keterbatasan itulah, menurut Wang, Tiongkok mulai membangun fondasi industrinya secara bertahap.
Kini hasilnya terlihat pada berbagai sektor, termasuk industri kendaraan listrik. Wang mencontohkan pabrik mobil Xiaomi yang disebut mampu memproduksi satu unit kendaraan hanya dalam waktu sekitar tiga menit.
Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lahir begitu saja.
Modernisasi, kata Wang, bukan dimulai dari berdirinya pabrik-pabrik besar, melainkan dari kepastian arah kebijakan pemerintah.
Setelah visi pembangunan ditetapkan, pemerintah membangun infrastruktur, memperkuat konektivitas perdagangan, mendorong aktivitas ekonomi, hingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau fondasinya kuat, ekonomi akan bergerak dengan sendirinya," ujarnya.
Ia juga menyinggung reformasi pertanahan yang dinilai mempercepat pembangunan infrastruktur di Tiongkok.
Karena kepemilikan tanah berada di bawah negara atau kolektif, proses penyediaan lahan untuk kepentingan publik dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan negosiasi dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wang turut mengingatkan negara-negara berkembang agar tidak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai "middle technologies trap" atau jebakan teknologi menengah.
Menurutnya, ketergantungan terhadap teknologi inti dari negara lain akan membuat sebuah negara sulit naik kelas karena terus bergantung kepada pemilik teknologi tersebut.
"Ketika suatu negara bergantung pada teknologi kunci dari negara lain, sampai kapanpun negara itu akan tertahan dan bergantung pada negara lain. Karena itu Tiongkok berusaha mengembangkan teknologinya sendiri," ujarnya.
Strategi itu, lanjut Wang, membuat Tiongkok mampu mengejar bahkan melampaui sejumlah negara industri yang lebih dahulu berkembang.
Di sela-sela pemaparannya, Wang menyisipkan cerita ringan tentang budaya belajar masyarakat Tiongkok.
Ia menyebut ada ungkapan yang cukup populer bahwa ketika makan, kedua tangan orang Tiongkok tidak pernah benar-benar menganggur. Satu tangan memegang sumpit, sementara tangan lainnya memegang buku. Kini buku mungkin telah berganti menjadi telepon pintar, tetapi semangat untuk terus belajar, menurutnya, tetap tidak berubah.
Menjelang akhir sesi, diskusi semakin menarik ketika seorang peserta menanyakan mengenai Great Firewall, sistem penyaringan internet yang diterapkan pemerintah Tiongkok.
Wang menjelaskan kebijakan tersebut masih dipertahankan sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman pencurian data pribadi. Namun, jawaban berikutnya justru memancing perhatian seluruh ruangan.
"Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, bukan Tiongkok yang membutuhkan firewall. Justru negara-negara lain yang akan memasang firewall terhadap teknologi Tiongkok," katanya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya