SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng mendapat dukungan, namun disertai sejumlah catatan.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengingatkan agar proyek strategis tersebut disiapkan melalui kajian yang matang sehingga tidak berujung menjadi proyek besar yang minim pemanfaatan.
Menurut Ngurah Arya, pembangunan bandara tidak boleh sekadar mengejar percepatan proyek.
Seluruh aspek, mulai dari kebutuhan riil, kesesuaian tata ruang, hingga dampak lingkungan harus diperhitungkan secara komprehensif sebelum pembangunan dimulai.
"Kalau memang bandara ini menjadi kebutuhan, tentu harus dihitung secara matang. Jangan sampai pembangunannya menabrak aturan atau hanya sekadar mengejar proyek," ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2024–2044.
Regulasi tersebut, menurutnya, memberikan ruang bagi pemanfaatan wilayah di seluruh kecamatan, selama memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian serius adalah dampak lingkungan. Apabila pembangunan bandara memerlukan reklamasi pantai, pemerintah harus memastikan tidak memicu kerusakan ekosistem maupun abrasi di kawasan pesisir.
Sebagai alternatif percepatan pengembangan konektivitas udara di Buleleng, Ngurah Arya menilai Bandara Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak dapat lebih dulu dioptimalkan.
"Kalau tujuannya mempercepat pelayanan penerbangan di Buleleng, Bandara Letkol Wisnu bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Itu juga perlu menjadi pertimbangan," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar pembangunan bandara tidak ditunggangi kepentingan pihak tertentu, termasuk investor yang memiliki agenda di luar kepentingan masyarakat.
"Pembangunan seharusnya tidak ada embel-embel atau ditunggangi kepentingan investor lain untuk memuluskan apa yang menjadi keinginannya. Karena membangun bandara perlu perhitungan yang cermat," tegasnya.
Ngurah Arya kemudian menyinggung sejumlah proyek bandara yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo, seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport (YIA), hingga Bandara Jenderal Besar Soedirman.
Menurutnya, proyek infrastruktur berskala besar harus benar-benar didukung kajian kebutuhan agar tidak berakhir dengan tingkat utilisasi yang rendah.
Ia mengingatkan, pembangunan bandara membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tanpa perencanaan yang matang, dikhawatirkan fasilitas tersebut hanya melayani sedikit penerbangan setiap hari sehingga tidak mampu memberikan dampak ekonomi sesuai harapan.
"Jangan sampai bandara sudah dibangun dengan biaya besar, tetapi operasionalnya tidak sesuai rencana. Pada akhirnya justru menjadi beban keuangan negara," ujarnya.
Meski demikian, DPRD Buleleng tetap mendukung apabila Bandara Bali Utara yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) benar-benar direalisasikan.
Menurut Ngurah Arya, keberadaan bandara berpotensi membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali utara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini masih terpusat di wilayah selatan.
Ia juga optimistis akses udara langsung ke Buleleng dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang telah berulang kali berkunjung ke Bali dan mencari destinasi baru di luar kawasan selatan.
Jika dikelola dengan baik, keberadaan Bandara Bali Utara diyakini dapat menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng