SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jembrana membawa angin segar sekaligus desakan kuat dari Kabupaten Buleleng.
Koalisi masyarakat sipil, para aktivis lingkungan, bersama warga terdampak menuntut agar momentum ini dipakai untuk menghentikan operasional pembangkit berbahan bakar fosil di Bali utara.
Khusus untuk Provinsi Bali, program ini menargetkan pengambangan PLTS hingga 1.000 Megawatt (MW) yang diproyeksikan mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 0,6 juta kiloliter.
Namun, koalisi dari LBH Bali, Trend Asia, dan 350 Indonesia menilai target energi bersih tersebut akan sia-sia jika Buleleng masih terus dibebani oleh operasional PLTU batu bara dan PLTD/PLTGU beremisi tinggi.
Direktur LBH Bali, Rezky Pratiwi, mengungkapkan bahwa warga di dua desa penyangga pembangkit listrik di Buleleng—yakni Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak) dan Desa Pemaron (Kecamatan Buleleng)—telah lama menanggung dampak lingkungan yang serius.
Di Celukan Bawang, aktivitas PLTU batubara sejak 2015 mencemari ruang laut dan udara hingga menurunkan hasil panen petani serta tangkapan nelayan.
Sementara di Pemaron, pemukiman padat penduduk harus terpapar kepulan asap solar dan polusi suara.
"Di Pemaron, kebisingan mesin PLTD itu mencapai 88 desibel (dB), jauh menembus baku mutu permukiman yang maksimal 55 dB. Getaran mesinnya bahkan memicu keretakan dinding rumah warga. Sudah sejak 2024 warga mendesak penutupan permanen, bukannya ditambah kapasitasnya," tegas Tiwi, Kamis (27/8/2026).
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri, menambahkan bahwa rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik di Celukan Bawang dan Pemaron justru berlawanan dengan semangat transisi energi bersih.
Rencana pembangunan infrastruktur gas tersebut dinilai meningkatkan risiko Bali terhadap ancaman krisis iklim dan krisis air bersih.
Sementara itu, Country Manager 350 Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, mendorong agar porsi PLTS 1.000 MW di Bali dialokasikan secara riil untuk PLTS Atap rumah tangga, komunitas, dan fasilitas publik di Buleleng, ketimbang mega proyek yang dikuasai investor besar.
"Sangat paradoks jika penggunaan solar dikurangi lewat PLTS, tapi di saat bersamaan Buleleng justru dibebani pembangkit berbasis fosil. Jika tujuannya kemandirian energi Bali, maka ekspansi PLTS harus mempensiunkan PLTU dan PLTD, bukan sekadar mengganti ketergantungan fosil dari BBM ke gas," cetus Sisilia. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Bali