Proyek Menara Turyapada di Buleleng Jadi Biang Kerok APBD Bali Defisit
RadarBuleleng.id - Kondisi keuangan di Pemprov Bali kini mengkhawatirkan. APBD Bali pada tahun 2023 mengalami defisit cukup parah.
Defisit itu menyebabkan sejumlah program kegiatan tersendat. Pemerintah juga harus menyiapkan anggaran pada tahun 2024 untuk menuntaskan kegiatan yang berjalan pada tahun 2023.
Diduga APBD Bali mengalami defisit gara-gara banyak proyek prestisius yang dipaksakan tetap berjalan. Kendati kondisi keuangan kembang kempis.
Asal tahu saja, pada tahun 2023 lalu kondisi APBD Bali defisit hingga Rp 1,9 triliun.
Biasanya defisit anggaran ditutupi menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun sebelumnya.
Nah pada tahun 2023 lalu, Pemprov Bali yakin defisit itu bisa ditutup melalui pendapatan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB) di Klungkung. Dari Perseroda PKB diharapkan pendapatan sebesar Rp 650 miliar.
Selain itu Pemprov Bali juga menargetkan pendapatan kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Nusa Dua dengan PT. Narendra Interpacific Indonesia. Kerjasama itu diharapkan menghasilkan pendapatan Rp 560 miliar.
Masalahnya potensi pendapatan dari kedua sektor itu gagal dicapai. Sehingga kondisi APBD Bali mengalami defisit yang cukup parah.
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku telah mencermati APBD pada tahun 2023 lalu.
Menurutnya ada beberapa proyek yang berpengaruh serius terhadap kondisi APBD Provinsi Bali.
Salah satunya adalah pembangunan Menara Turyapada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
Pembangunan proyek prestisius itu menghabiskan dana hingga Rp 311 miliar. Dana itu habis untuk pembebasan lahan dan pembangunan tahap pertama.
Nah dari kebutuhan anggaran Rp 311 miliar itu, yang telah dialokasikan dalam APBD Bali baru Rp 207 miliar. Sisanya akan dialokasikan pada 2024.
Sugawa Korry menilai investasi pemerintah dalam proyek tersebut cukup besar. Belum lagi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung.
“Investasi di tower di Wanagiri dan PKB (menghabiskan banyak anggaran, Red). Sedangkan rencana dana masuk dari PKB dan PT NII Nusa Dua tidak bisa direalisasikan," kata pria asal Desa Banyuatis, Buleleng itu.
Asal tahu saja, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengakui kondisi keuangan APBD Bali kini perlu penanganan serius.
Mahendra Jaya mengatakan APBD Provinsi Bali Tahun 2023 mengalami tekanan yang sangat berat. Apabila tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati, akan menimbulkan dampak sangat serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Ia mengakui Pemprov Bali mengalami kekurangan pendanaan sehingga tidak bisa menuntaskan pembayaran pada akhir tahun 2023.
Ia mengklaim telah berusaha melakukan efisiensi anggaran. Diantaranya mengurangi kegiatan rutin, hingga mencoret kegiatan yang dinilai tidak penting. (*)
