
RadarBuleleng.id - Masyarakat di Provinsi Bali harus tahu dengan aturan baru yang diberlakukan di Bali. Utamanya dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi.
Kini para pemohon SIM, harus memiliki Kartu BPJS. Para pemohon SIM juga harus memastikan kartu BPJS mereka dalam kondisi aktif.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.
Dalam aturan itu, para pemohon SIM, baik itu SIM A, SIM, maupun SIM C, wajib memiliki Kartu BPJS.
Baca Juga: Ini Aturan Baru bagi Pemohon SIM di Bali, Wajib Disertai BPJS Kesehatan
Aturan itu efektif berlaku di seluruh Bali. Pemohon SIM di seluruh wilayah Bali, termasuk di Buleleng harus mampu menunjukkan bahwa BPJS mereka dalam kondisi aktif saat mengajukan permohonan SIM baru atau perpanjangan SIM.
Kasubdit SIM Dit Regident Korlantas Polri, Kombes Heru Sutopo mengatakan, dengan kepesertaan JKN sebagai syarat untuk penerbitan SIM, Polri ingin memastikan bahwa seluruh pemegang SIM mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai.
“Setiap satpas sudah ada banner dan petunjuk, bekerjasama dengan BPJS ada petugas BPJS yang mendampingi petugas kami,” ucap Heru.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali, AKBP Bima Arya Viyasa mengungkapkan, pada bulan Agustus 2024 jumlah pemohon SIM mencapai 40.588 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.382 orang telah memiliki kepesertaan JKN aktif, sementara 1.630 pemohon memiliki status kepesertaan JKN non-aktif, dan 9.416 pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN.
"Ini merupakan angka yang cukup signifikan, mengingat bahwa selama ini masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepesertaan JKN. Kami berharap ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan," kata Bima.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan, memasukkan kepesertaan JKN sebagai syarat penerbitan SIM adalah bagian dari upaya pemerintah dan Polri untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan.
"Penambahan syarat ini bukan hanya formalitas, hal ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warganya. Dengan menjadi peserta aktif JKN, ketika pemohon SIM membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.



