Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Korupsi, Warga Bugbug Laporkan Perbekel dan Pengurus Bumdes

Z
Penulis: Zulfika Rahman❯

 

Warga Desa Bugbug saat mendatangi kantor Kejari Karangasem untuk melaporkan tindak pidana dugaan korupsi dalam pengelolaan Bumdes Desa Bugbug.
Warga Desa Bugbug saat mendatangi kantor Kejari Karangasem untuk melaporkan tindak pidana dugaan korupsi dalam pengelolaan Bumdes Desa Bugbug.

Radarbuleleng.jawapos.com- Ratusan krama warga Desa Bugbug mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem Jumat (20/6) kemarin.


Advertisement

Kedatangan ratusan warga Desa Bugbug yang diketuai Klian Desa Adat Bugbug, melaporkan dua orang yang diduga terlibat dalam pengelolaan lini usaha Bumdes berupa minimarket bangkrut. 

Kuasa Hukum warga Desa Bugbug, I Nengah Adi Susanto menceritakan kronologi dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Berawal dari penunjukan Ketua Bumdes Dharma Kerti yakni I Nyoman Suparta pada November 2022 lalu.

Advertisement

Dalam penunjukan ketua Bumdes tersebut diduga ada kongkalikong dengan Perbekel Desa Bugbug yang dijabat I Gede Diatmaja yang memiliki kewenangan sebagai penasehat Bumdes.

”Kami menduga jabatan direktur Bumdes itu sebagai reward. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi,” ujarnya saat ditemui usai melapor ke Kejari Karangasem.

Dalam perjalanannya di bawah kepemimpinan I Nyoman Suparta sebagai Ketua Bumdes Bugbug, mendirikan lini usaha minimarket.

Advertisement

Namun baru enam bulan berjalan, secara tiba-tiba ketua Bumdes Bugbug mengundurkan diri.

”Kami menduga dalam pengelolaannya ada yang tidak beres hingga menyebabkan minimarket bangkrut,” ucap Adi Susanto.

Selanjutnya warga desa Bugbug mencari beberapa bukti berupa neraca laporan. Dalam neraca laporan Desember 2023, tidak menyebut kegiatan bumdes.

”Kami menduga ada indikasi korupsi hingga pengelolaan minimarketnya bangkrut,” jelasnya.

Dalam laporan tersebut, warga melampirkan beberapa bukti. ”Biar penyidik yang mengembangkan,” imbuhnya.

Terkait laporan tersebut, Perbekel Desa Bugbug, I Gede Diatmaja tak mempermasalahkan laporan tersebut.

Kata dia, pengelolaan Bumdes sudah sesuai prosedur. Menurutnya, pengelolaan Bumdes di bawah pemerintahan desa sudah sesuai.

”Terkait usaha laba dan merugi itu hal yang biasa dalam dunia usaha. Yang terpenting tidak ada indikasi korupsi dalam pengelolaannya,” kata Diatmaja.

Ia pun menunggu perkembangan laporan tersebut dan siap memberikan keterangan ke Kejari Karangasem.

”Apabila tidak terbukti, kami pastikan akan laporkan balik,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Karangasem, I Komang Ugra Jagiwirata membenarkan adanya pengaduan tersebut.

Pihaknya masih akan menelaah dan akan melakukan klarifikasi kasus tersebut.

”Kami akan telaah dulu, untuk klarifikasinya akan kami tindak lanjuti apakah ada tindak pidana atau tidak,” ucap Ugra.***

Advertisement

Artikel Terkait

Korupsi LPD Klungah: Kredit Rp 250 Juta untuk Beli Tanah, Cicilan Tak Pernah Dibayar

Korupsi LPD Klungah: Kredit Rp 250 Juta untuk Beli Tanah, Cicilan Tak Pernah Dibayar

Kejari Karangasem ungkap fakta korupsi LPD Klungah Rp 2,7 miliar: tersangka IWS (nasabah asal Gianyar) cairkan kredit tanpa agunan Rp 250 juta buat beli tanah.

Bukan Krama Adat tapi Dapat Kredit Rp 250 Juta, Warga Gianyar jadi Tersangka Korupsi LPD Klungah

Bukan Krama Adat tapi Dapat Kredit Rp 250 Juta, Warga Gianyar jadi Tersangka Korupsi LPD Klungah

Kejari Karangasem tetapkan nasabah asal Gianyar berinisial IWS sebagai tersangka baru korupsi LPD Klungah Rp 2,7 miliar yang cairkan kredit tanpa agunan.

Desa Adat Buleleng Kelola Area Parkir Bulfest 2026, Tarif Motor Rp 2 Ribu dan Mobil Rp 5 Ribu

Desa Adat Buleleng Kelola Area Parkir Bulfest 2026, Tarif Motor Rp 2 Ribu dan Mobil Rp 5 Ribu

Parkir Bulfest 2026 dikelola Desa Adat Buleleng. Tarif ditetapkan Rp 2 ribu untuk motor dan Rp 5 ribu untuk mobil, dengan 30 persen hasil parkir untuk desa adat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer