Polemik Pembakaran Sampah Mencuat, Koster Angkat Bicara: Tidak Semua Dilarang
RadarBuleleng.id - Kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung sejak 1 April 2026 memicu polemik di masyarakat, terutama terkait maraknya praktik pembakaran sampah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan penegasan usai pertemuan dengan Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Irjen Winarto, di Kantor Gubernur Bali, Selasa (7/4/2026).
Koster menegaskan, tidak semua aktivitas pembakaran sampah dilarang. Ia menyebut, pembakaran material alami seperti kayu, bambu, maupun sisa upakara masih diperbolehkan, selama tidak mencakup sampah anorganik atau residu.
“Saya dengar ada yang membakar. Tapi dicek juga, tidak semua membakar itu buruk. Kalau kayu dibakar, bambu dibakar, bekas upakara, itu tidak ada masalah. Nah, kalau yang dibakar itu sampah residu atau jenis lain, itu yang dilarang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan aparat penegak hukum. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring).
“Tadi kita sudah bicara juga dengan Dir Intel (Polda Bali) dan Kapolres. Kalau ada pelanggaran yang seperti itu, agar dilakukan penindakan,” tegas Koster.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup turut melakukan pemantauan setelah sepekan kebijakan pembatasan diberlakukan. Saat ini, hanya sampah non-organik dan residu yang diperbolehkan masuk ke TPA Suwung.
Koster mengklaim kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif. Salah satunya terlihat dari berkurangnya volume truk sampah yang masuk ke TPA.
“Perkembangan sangat kondusif. Jumlah truk ke TPA Suwung berkurang karena hanya sampah residu yang boleh dibawa. Sebelumnya bisa 500 truk per hari, sekarang berkurang sekitar 50 persen,” ungkapnya.
