BTID Mangkir dari RDP, Pansus TRAP DPRD Bali Merasa Tak Dihargai

RadarBuleleng.id - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menyayangkan ketidakhadiran pihak Bali Turtle Island Development (BTID) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Bali, Senin (4/5/2026).
Absennya pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut dinilai menghambat pendalaman materi yang tengah dibahas.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menilai alasan BTID yang berhalangan hadir karena bersamaan dengan kunjungan Komisi VII DPR RI tidak dapat dibenarkan.
“BTID tidak hadir, ada kunjungan kerja Komisi VII. Kan bisa bagi tugas ya,” ujarnya.
Selain BTID, Supartha juga menyoroti Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, I Made Dwi Arbani, yang disebut kerap tidak hadir dalam pembahasan terkait BTID.
“Berapa kali soal BTID, paling rajin tidak hadir. Ini kan wilayah LH, gimana sejarahnya dan perkembangan surat apa saja yang dikeluarkan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
RDP tersebut turut dihadiri Sekretaris Pansus TRAP Dewa Rai serta anggota lainnya, seperti Somvir, Gede Harja Astawa, Anak Agung Gede Sayoga, I Wayan Gunawan, Zulfikar, dan Komang Dyah Setuti.
Dalam forum itu, Pansus TRAP menyoroti penggunaan ruang laut seluas 498 hektare oleh BTID.
Ketidakhadiran pihak terkait membuat DPRD kesulitan menggali informasi lebih dalam mengenai aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut.



