Kepala Desa di Bali Pusing! Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Program Prioritas Terancam

RadarBuleleng.id - Kebijakan pengalihan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai menimbulkan kegelisahan di tingkat desa. 

Para kepala desa atau perbekel di Bali, mengaku pusing karena sebagian besar anggaran kini difokuskan untuk program prioritas pemerintah pusat. Sehingga berdampak pada tertundanya sejumlah program penting di desa.

Seperti di Denpasar. Perbekel Desa Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra, mengungkapkan pemotongan Dana Desa sangat memengaruhi program yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Terutama program kesehatan dan infrastruktur dasar.

“Banyak sekali, dari Posyandu, kegiatan pencegahan stunting, hingga infrastruktur fisik seperti jalan desa dan saluran air,” ujarnya.

Ia menyebut, Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp 1,2 miliar per tahun kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp 380 juta. 

Kondisi tersebut terjadi karena sekitar 65–70 persen anggaran dialokasikan untuk mendukung pembangunan Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pihak desa tetap berupaya menjalankan program tersebut karena merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Namun, sejumlah persyaratan dinilai cukup berat, salah satunya kewajiban menyediakan lahan minimal 10 are.

“Saat ini kami belum bisa menargetkan kelengkapan Koperasi Merah Putih itu, seperti lahan minimal 10 are untuk pembangunan gerai. Itu yang membuat kami kewalahan. Kami ini berdesa di wilayah kota, sehingga lahan menjadi permasalahan utama,” jelasnya.

Sebagai solusi sementara, desa memanfaatkan aset yang ada berupa bangunan toko berukuran 5x5 meter yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan desa. Bangunan tersebut kini dialihfungsikan menjadi sekretariat Kopdes.