RadarBuleleng.id – Maraknya dugaan praktik prostitusi online yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di kawasan wisata elit Umalas, Seminyak, dan Canggu memantik reaksi keras dari DPRD Bali.
Pengawasan dari instansi Keimigrasian dinilai masih terlampau longgar sehingga rawan dimanfaatkan turis nakal untuk menyalahgunakan izin tinggal.
Kritik tersebut dilontarkan Anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka.
Pria yang akrab disapa Cok Arka ini menilai sistem pengawasan terhadap WNA seharusnya bisa dilacak sejak pertama kali mereka mendarat di Pulau Dewata berdasarkan data keimigrasian.
"Pandangan saya, pengawasan dari Imigrasi sangat lemah. Padahal sejak awal turis masuk, data tujuan kedatangan, lama tinggal, hingga tempat menginap sudah tertera jelas. Ini yang harus diperbarui dan diawasi secara efektif di lapangan," tegas Cok Arka, Sabtu (19/9/2026).
Sorotan ini mengemuka usai tim gabungan Imigrasi Ngurah Rai, Kanwil Kemenkumham Bali, dan Polda Bali mengamankan 13 WNA pada Kamis (17/9/2026).
Belasan WNA tersebut diciduk dari kawasan Canggu, Seminyak, dan Umalas setelah petugas membongkar penawaran jasa prostitusi melalui platform daring.
Cok Arka meminta imigrasi memperketat pengawasan WNA pemegang izin tinggal jangka panjang serta memeriksa kejelasan sponsor maupun jenis pekerjaannya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan peran Desa Adat untuk mendata WNA yang menyewa vila atau rumah kontrakan dalam jangka lama.
