Dikritik Denpasar Kota Jukir, Pemkot Sediakan Zona Bebas Parkir
RadarBuleleng.id – Gelombang protes warga terkait menjamurnya juru parkir (jukir) di berbagai sudut Kota Denpasar akhirnya direspons tegas oleh pemerintah kota.
Perumda Bhukti Praja Sewakadarma selaku pengelola resmi perparkiran mulai memberlakukan kebijakan Zona Bebas Parkir secara bertahap.
Langkah tersebut diawali di lima titik strategis dan dipastikan bakal terus meluas. Namun, kebijakan penataan ini bak pisau bermata dua lantaran berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) alias rasionalisasi para petugas parkir di lapangan.
Dirut Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, I Nyoman Putrawan, membenarkan bahwa pengurangan titik-titik parkir otomatis menghentikan tugas para jukir di kawasan tersebut.
"Sudah ada beberapa lokasi, dan selanjutnya akan kami data kembali. Kami ingin memastikan tempat tersebut—selain UMKM bebas parkir—juga merupakan ruang milik jalan atau tepi jalan yang terdampak rasionalisasi," ujar Putrawan, Selasa (22/9/2026).
Pihak Perumda saat ini gencar menyisir wilayah yang bakal dibebaskan dari retribusi parkir, termasuk lokasi-lokasi yang selama ini dikerjasamakan dengan desa adat.
Perumda pun telah melayangkan surat resmi agar pihak desa adat selaras dengan kebijakan pembebasan parkir UMKM ini.
"Petugas yang terdampak kemungkinan juga warga desa adat setempat. Kami sudah bersurat ke pihak desa adat agar menyelaraskan kebijakan rasionalisasi dan bebas parkir untuk usaha mikro," terangnya.
Adapun lima lokasi awal yang kini sah ditetapkan sebagai Zona Bebas Parkir, meliputi Kawasan BPD Gajah Mada (Zona QRIS), SMPN 3 Denpasar, Indomaret Jalan Merdeka, Alfamart Bajra Sandhi Renon, serta Circle K Renon.
