Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kena Sanksi Adat, Pengurus Pura Somasi Bendesa Adat Tangkas

D
LAYANGKAN SOMASI: Pengacara I Wayan Sumardika (tengah) mewakili pengurus Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung, melayangkan somasi kepada Bendesa Adat Tangkas terkait sanksi adat yang menimpa kliennya. (Dewa Ayu Pitri Arisanti/Radar Bali)
LAYANGKAN SOMASI: Pengacara I Wayan Sumardika (tengah) mewakili pengurus Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung, melayangkan somasi kepada Bendesa Adat Tangkas terkait sanksi adat yang menimpa kliennya. (Dewa Ayu Pitri Arisanti/Radar Bali)

Advertisement

 

RadarBuleleng.id – Konflik yang melibatkan pihak Desa Adat Tangkas dengan Pengempon Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, kini kian memanas. 

Usai upaya mediasi yang dipimpin Bupati Klungkung I Made Satria menemui jalan buntu, kini lima pengurus Pura Kawitan resmi melayangkan surat somasi kepada Bendesa Adat Tangkas.

Advertisement

Persoalan ini berawal dari kesalahpahaman terkait permohonan kajang dan tirta kawitan saat upacara Pitra Yadnya (Ngaben). 

Diduga tidak terima karena permohonan tirta sejumlah warga tak dipenuhi, pihak Desa Adat Tangkas kemudian menjatuhkan sanksi sosial kepada lima pengurus Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung pada Minggu (23/8/2026).

Kelima warga yang dikenai sanksi adat tersebut adalah I Gede Rudi Suryantara, I Putu Sudiarta, I Gede Pujastra, I Komang Sumidra, dan I Ketut Sarjana.

Advertisement

Melalui kuasa hukumnya, I Wayan Sumardika, kelima pengurus pura tersebut melayangkan Somasi Nomor 99/BP-BD/IX/2026 tertanggal 19 September 2026 kepada Bendesa Adat Tangkas, I Nyoman Sudarma. 

Pihaknya menuntut agar seluruh sanksi sosial segera dicabut di hadapan Paruman Krama Desa Adat Tangkas, disertai permohonan maaf serta pengumuman terbuka di media massa dan media sosial dalam kurun waktu 7 hari.

Pihak pengurus pura menegaskan bahwa batas waktu dan langkah hukum tegas telah disiapkan apabila permintaan tersebut diabaikan.

”Bila somasi pertama diabaikan, maka kami akan memberikan somasi kedua dengan tenggak waktu 3 hari. Bila masih diabaikan, maka akan dilakukan langkah hukum lebih lanjut. Baik melalui laporan pidana di Polda Bali maupun melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarapura,” tegas I Wayan Sumardika.

Advertisement

Artikel Terkait

Desa Adat Banyuasri Layangkan Somasi Kedua ke MDA Bali. Terbitkan SK Prajuru atau Hadapi Gugatan

Desa Adat Banyuasri Layangkan Somasi Kedua ke MDA Bali. Terbitkan SK Prajuru atau Hadapi Gugatan

Desa Adat Banyuasri kembali melayangkan somasi kepada MDA Bali dan Gubernur Bali. Mereka mendesak penerbitan SK prajuru serta meminta hak BKK sekitar Rp 1,5 miliar segera dipenuhi.

Desa Adat Banyuasri Somasi Bendesa Agung MDA Bali. Tuntut SK Prajuru Segera Diterbitkan

Desa Adat Banyuasri Somasi Bendesa Agung MDA Bali. Tuntut SK Prajuru Segera Diterbitkan

Desa Adat Banyuasri melayangkan somasi kepada Bendesa Agung MDA Bali terkait belum terbitnya SK prajuru adat periode 2022–2027. Akibatnya, desa adat tak bisa menerima BKK sejak 2022.

Pelarian Buron Curanmor Kandas: Motor Korban Dijual ke Buleleng, Pelaku Dicokok di Gianyar

Pelarian Buron Curanmor Kandas: Motor Korban Dijual ke Buleleng, Pelaku Dicokok di Gianyar

Polres Klungkung bekuk pelaku curanmor asal Sumbawa Barat di Gianyar. Motor Honda Vario dicuri di Takmung dan sempat dijual ke Buleleng.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer