Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dampak Perubahan Regulasi PBG: Pendapatan Retribusi Terjun Bebas

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯
PELAYANAN PUBLIK: Suasana di Mall Pelayanan Publik Buleleng.
PELAYANAN PUBLIK: Suasana di Mall Pelayanan Publik Buleleng.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pendapatan retribusi di Kabupaten Buleleng anjlok. Penyebabnya ada perubahan regulasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).


Advertisement

Tadinya retribusi dipungut terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan izin itu dihapuskan. Pemerintah pusat menggantinya dengan PBG.

Mengurus PBG ternyata tidak mudah. Masyarakat harus menggunakan jasa ahli gambar bangunan bersertifikat. Ahli itu juga harus memiliki akun dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selanjutnya ahli gambar selaku pihak ketiga, akan mendaftarkan permohonan PBG. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum (PU) di tingkat kabupaten/kota memberikan rekomendasi penerbitan PBG. Baru kemudian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerbitkan PBG.

Advertisement

Perubahan regulasi PBG itu berdampak serius. Target pendapatan daerah, khususnya dari capaian retribusi PBG gagal tembus target.

Di Buleleng misalnya, pada tahun 2023 lalu, retribusi PBG hanya tercapai Rp 2,5 miliar. Padahal pemerintah tadinya pasang target pendapatan sebesar Rp 7,5 miliar.

Meski hanya tercapai sepertiganya, pemerintah mengklaim capaian itu sudah maksimal. “Kita di Buleleng ini sudah peringkat kedua terbaik nasional lho dari sisi percepatan penerbitan PBG,” kata Kepala DPMPTSP Buleleng, Made Kutha, saat ditemui Minggu (7/1/2024).

Advertisement

Ia mengaku masalah rumitnya penerbitan PBG bukan hanya dialami di Buleleng. Namun dialami seluruh daerah di Indonesia.

Idealnya dengan menggunakan sistem online, pengurusan izin menjadi lebih mudah dan cepat. “Tetapi kenyataannya memang memerlukan waktu yang cukup panjang,” ujarnya.

Kutha berharap, instansi yang berkaitan dengan PBG dapat berkantor di Mall Pelayanan Publik (MPP). Sebut saja ahli gambar bersertifikat. Sehingga memudahkan koordinasi dengan Dinas PU yang menerbitkan rekomendasi, dan DPMPTSP yang menerbitkan izin.

“Masyarakat juga tidak kesulitan, bolak-balik. Kalau ada kendala, tinggal panggil staf dinas bersangkutan dan diselesaikan di satu tempat,” demikian Kutha. (*)

  

Advertisement

Artikel Terkait

Tarik Minat Investor, DPMPTSP Buleleng Hadirkan Inovasi Invest JOSS

Tarik Minat Investor, DPMPTSP Buleleng Hadirkan Inovasi Invest JOSS

DPMPTSP Buleleng luncurkan inovasi Invest JOSS sebagai single gateway investasi untuk integrasikan layanan, promosi, dan permudah akses investor.

Puluhan UMKM Buleleng Sepakat Kerjasama Bisnis dengan Ritel Berjejaring

Puluhan UMKM Buleleng Sepakat Kerjasama Bisnis dengan Ritel Berjejaring

DPMPTSP Buleleng gelar matchmaking 30 UMKM lokal dengan ritel besar seperti Indomaret dan Toserba. Resmi sepakati MoU pemasaran.

DPRD Buleleng Dorong Pemerintah Gencarkan Pajak MBLB. Ada Potensi dari Lalu Lintas Truk Batuan

DPRD Buleleng Dorong Pemerintah Gencarkan Pajak MBLB. Ada Potensi dari Lalu Lintas Truk Batuan

DPRD Buleleng membidik sektor MBLB dan aktivitas kendaraan pengangkut batuan sebagai potensi PAD baru. Target PAD lebih dari Rp 840 miliar dinilai masih bisa ditingkatkan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer