Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buleleng Terlambat Buat Perda Ketertiban Umum, Ini Alasannya

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

KETERTIBAN UMUM: Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Linmas bersama Bapemperda DPRD Buleleng.
KETERTIBAN UMUM: Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Linmas bersama Bapemperda DPRD Buleleng.


Advertisement

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pemkab Buleleng mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru kepada DPRD Buleleng.

Ranperda itu adalah Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Pencabutan Perda Kerjasama Daerah.

Ketiga ranperda itu diajukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Buleleng, sehingga dapat dibahas menjadi perda oleh DPRD Buleleng.

Advertisement

Dari ketiga ranperda itu, Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dianggap paling penting dibahas.

Alasannya Perda ketertiban umum di Buleleng sudah uzur. Karena disahkan pada tahun 2009 silam. Sehingga perlu penyesuaian.

Selain itu Kabupaten Buleleng hingga kini belum memiliki peraturan daerah khusus tentang Perlindungan Masyarakat.

Advertisement

Pembahasan itu kian mendesak, karena pemerintah harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri, perda ketertiban umum di Buleleng sebenarnya harus sudah disahkan pada tahun 2023 lalu.

Namun Buleleng terlambat melakukan pembahasan. Gara-gara harus menunggu pengesahan perda di Provinsi.

“Amanat Permendagri itu daerah harus menyusun perda ketertiban umum, selambat-lambatnya 3 tahun sejak permendagri disahkan. Mestinya 2023 sudah selesai dibahas. Tapi di Buleleng mengalami keterlambatan,” kata Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi.

Menurut Wandira, perda tersebut lambat dibahas semata-mata karena harus menunggu perda serupa di Provinsi Bali.

“Mau tidak mau kan harus ada sinkronisasi. Makanya baru dibahas,” katanya.

Karena terbilang mendesak, Bapemperda akan segera merekomendasikan pembahasan Ranperda Ketertiban Umum.

Rencananya Ranperda Ketertiban Umum akan disampaikan dalam Nota Pengantar Pj. Bupati Buleleng yang diajukan pada 26 Maret mendatang. (*)

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Perbekel Gobleg Gagas 'Kulkul Digital', Inovasi Layanan Desa yang Tarik Perhatian Dosen UI

Perbekel Gobleg Gagas 'Kulkul Digital', Inovasi Layanan Desa yang Tarik Perhatian Dosen UI

Perbekel Desa Gobleg, I Made Separsa, menggagas inovasi Kulkul Digital, aplikasi layanan desa berbasis teknologi yang mengintegrasikan fitur keamanan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi.

Revitalisasi Jalan Diponegoro Singaraja Dikebut. Saluran Drainase Diperlebar

Revitalisasi Jalan Diponegoro Singaraja Dikebut. Saluran Drainase Diperlebar

Revitalisasi Jalan Diponegoro Singaraja mencapai 40 persen. Proyek senilai Rp 4,74 miliar ini mencakup pemasangan batu andesit, pelebaran drainase, dan lampu jalan.

Desa Mengening Dinilai Jadi Percontohan Desa Antikorupsi KPK

Desa Mengening Dinilai Jadi Percontohan Desa Antikorupsi KPK

Desa Mengening, Buleleng, menjalani penilaian sebagai calon desa percontohan antikorupsi 2026. Penilaian mencakup lima komponen utama dan 18 indikator tata kelola pemerintahan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer