Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Buleleng Kritik Pemkab: Perda Dibuat Tapi Tak Dilaksanakan!

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯
BANYAK PERDA MUBAZIR: Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.
BANYAK PERDA MUBAZIR: Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng menganggap Pemkab Buleleng tidak konsisten melaksanakan Peraturan Daerah (Perda).


Advertisement

Padahal perda telah ditetapkan oleh DPRD Buleleng bersama dengan Pemkab Buleleng.

Hanya saja sejumlah perda tidak dilaksanakan dengan serius oleh pemerintah. Alhasil perda hanya disahkan, tapi tidak dilaksanakan.

Kritik soal pelaksanaan perda itu diungkapkan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, saat Rapat Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), pada Rabu (20/3/2024).

Advertisement

Supriatna memandang selama ini sudah banyak perda yang disahkan. Hanya saja dari sisi penegakan aturan dan pelaksanaan program kegiatan belum maksimal.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana perda semestinya konsisten melaksanakan perda tersebut. Bukan sekadar mengajukan, namun tidak dilaksanakan.

Ia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang sudah disahkan. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Advertisement

“Sebaiknya evaluasi dulu, baru dilakukan pengusulan perda baru. Karena kami memandang banyak perda yang tidak efektif,” kata Supriatna saat ditemui di Gedung DPRD Buleleng.

Ia mencontohkan pelaksanaan Perda Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengacu aturan tersebut, toko modern harus berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Sementara jarak antar toko modern paling tidak 250 meter.

“Sekarang lihat sendiri bagaimana tindak lanjutnya. Kalau sudah ada aturannya, semestinya ditegakkan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan evaluasi terhadap peraturan daerah, penting dilakukan. Sehingga perda yang disahkan tidak terkesan mubazir.

“Kalau memang sudah tidak relevan, ya revisi biar aturan itu tetap relevan dan berjalan dengan baik sesuai kondisi saat ini. Bukan dibiarkan,” demikian Supriatna. (*)

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

DPRD Buleleng usulkan dana talangan kesehatan Rp 10–20 miliar di APBD 2027 untuk antisipasi warga miskin yang terdampak evaluasi PBI JKN-KIS.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer