Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Buleleng Anggap Pencairan Dana Bencana Ribet

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

DANA BENCANA: Anggota DPRD Buleleng, Wayan Teren.
DANA BENCANA: Anggota DPRD Buleleng, Wayan Teren.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng menilai pencairan Belanja Tidak Terduga alias dana bencana di APBD Buleleng terkesan ribet.


Advertisement

Terlalu banyak aturan yang harus menjadi acuan. Sehingga dana bencana tidak bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi dampak bencana secara optimal.

Padahal pemerintah telah mengalokasikan dana bencana dengan nominal yang cukup besar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun RadarBuleleng.id, pada tahun 2023 lalu dana bencana yang dianggarkan sebanyak Rp 2,6 miliar.

Advertisement

Dari anggaran sebanyak itu, yang bisa digunakan hanya sebanyak 13,86 persen saja. Itu berarti dana yang digunakan sekitar Rp 355,68 juta.

Hal itu menjadi tanda tanya DPRD Buleleng. Padahal pada tahun 2023 lalu, bencana yang terjadi cukup banyak.

Anggota DPRD Buleleng, Wayan Teren mengatakan, selama ini jalan-jalan di desa banyak yang rusak akibat terdampak bencana.

Advertisement

Jalan-jalan tersebut idealnya segera diperbaiki. Karena bila diperbaiki dapat mengakibatkan kerusakan lebih parah.

Menurut Teren, infrastruktur yang rusak akibat bencana alam idealnya bisa diperbaiki lewat dana bencana yang telah tercantum dalam APBD.

“Logikanya begini, kalau tahu rusak segera diperbaiki kan kerusakan tidak semakin parah. Sekarang kondisinya malah dibiarkan. Masalahnya tahun depan kena bencana lagi, akhirnya rusak tambah parah lagi,” kata Teren.

Politisi Partai Hanura itu memandang infrastruktur yang rusak akibat bencana idealnya segera diperbaiki saat kerusakan masih bisa ditangani.

“Kalau skala kerusakannya masih kecil, artinya kan biayanya lebih rendah. Bukan menunggu rusak lebih parah dulu baru diperbaiki,” ujarnya.

Pria asal Desa Ambengan itu meminta pemerintah mencari regulasi yang bisa menangani masalah tersebut. Sebab bila dibiarkan masalah itu akan berlarut-larut tanpa jalan keluar.

“Banyak kejadian sampai warga itu swadaya. Kalau memang terbentur regulasi, mestinya ada langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menangani, bukan malah melakukan pembiaran,” tegas Teren. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

DPRD Buleleng usulkan dana talangan kesehatan Rp 10–20 miliar di APBD 2027 untuk antisipasi warga miskin yang terdampak evaluasi PBI JKN-KIS.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer