Disdukcapil Buleleng Minta Pemerintah Desa Tertib Administrasi Kependudukan


SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng mendorong agar pemerintah desa lebih tertib terhadap administrasi kependudukan.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab administrasi kependudukan menjadi acuan data dalam perumusan kebijakan dan program di tingkat desa.
Pada Selasa (21/5/2024), Disdukcapil Buleleng menggelar sosialisasi dengan tema "Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Tertib Administrasi Kependudukan".
Acara tersebut digelar di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja pada Selasa, (21/5). Acara itu juga dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMD) Provinsi Bali.
Baca Juga: Beli LPG 3 Kilogram Pakai KTP, Warga Khawatir Data Dirinya Dicatut
Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juartawan mengungkapkan, sosialisasi tersebut bertujuan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.
Sebut saja peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Sebab peristiwa itu harus dicatatkan dalam akta.
"Peran desa sangat vital agar bisa meningkatkan cakupan kepemilikan ataupun pendaftaran penduduk di masing-masing desa atau kelurahan," ujar Juartawan.
Selama ini, layanan pendaftaran online telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya masyarakat yang berkunjung langsung ke kantor Disdukcapil atau Mal Pelayanan Publik (MPP).
"Sudah banyak yang menggunakan layanan online, meskipun masih ada beberapa dokumen yang belum bisa diproses secara online," tambah Juartawan.
Namun, masih terdapat tantangan terkait perekaman data penduduk, terutama bagi pemula.
"Perekaman data penduduk pemula sangat penting karena kita ingin seluruh penduduk sudah terekam," jelas Juartawan.
Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, I Wayan Eka Wiyatha menegaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Bali mengenai pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan serta memiliki dokumen-dokumen kependudukan.
Menurutnya Pemprov Bali terus berupaya mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan tersebut dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat melalui kepala desa, lurah, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam memberikan pemahaman secara berkelanjutan kepada penduduk, serta menjamin hak-hak sipil warga negara," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka memberikan pemahaman secara terus-menerus kepada penduduk. Langkah ini diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga negara.
“Dengan adanya dokumen yang lengkap, diharapkan dapat menunjang pembangunan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.



