Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Data Kemiskinan di Buleleng Amburadul, Bantuan Bedah Rumah Dipangkas

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

BICARA KEMISKINAN: Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng dengan Bappeda dan Dinas Sosial Buleleng. DPRD menuding data kemiskinan amburadul.
BICARA KEMISKINAN: Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng dengan Bappeda dan Dinas Sosial Buleleng. DPRD menuding data kemiskinan amburadul.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng menyoroti data kemiskinan di Buleleng yang amburadul, bahkan tidak sinkron antar instansi.


Advertisement

Dampaknya pun fatal. Bantuan yang bisa diakses dari pemerintah pusat akhirnya menjadi semakin sedikit dan tidak tepat sasaran.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Buleleng di Gedung DPRD Buleleng, pada Jumat (18/10/2024).

Sebenarnya, pertemuan tersebut membahas bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias bedah rumah dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Advertisement

Dalam rapat terungkap bahwa Pemkab Buleleng mengusulkan 900 unit bedah rumah pada Kementerian PUPR.

Ternyata setelah melalui proses verifikasi, hanya 134 unit yang dinyatakan layak. Sementara 766 unit lainnya tidak memenuhi kriteria.

"Kesalahan dalam data ini membuat peluang untuk mendapatkan bantuan berkurang," kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana.

Advertisement

Pria yang akrab disapa Anok itu menilai, masalah berawal dari proses pendataan di tingkat desa. 

Pendataan di desa dipengaruhi oleh sikap ewuh-pakewuh alias rasa tidak enak, sehingga data yang dihasilkan tidak rinci dan sering kali tidak diperbarui. 

“Proses input data juga masih banyak kesalahan, misalnya rumah yang sudah dipasang keramik tetap dicatat sebagai penerima bantuan. Hal ini menyebabkan hasil pendataan menjadi tidak akurat,” katanya.

Pria asal Desa Tamblang itu meminta agar pemerintah daerah menyusun data kemiskinan yang valid dan terintegrasi. Sehingga program pengentasan kemiskinan di Buleleng bisa lebih tepat sasaran. 

Ia juga meminta sinkronisasi data kemiskinan di berbagai instansi, agar bisa menghasilkan data yang lebih akurat. 

"Bagaimana mungkin program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif jika datanya tidak valid dan sasarannya tidak tepat? Kami meminta agar data kemiskinan ini disinkronkan antar-OPD," tandasnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement

Artikel Terkait

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Buleleng walk out saat rapat RAPBD 2027. Persoalkan ketidakjelasan pencairan hibah bansos dan Pokkir reses dewan.

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer