SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemprov Bali mengambil tindakan tegas terhadap pembangunan sarana akomodasi pariwisata yang melanggar aturan di kawasan konservasi.
Gubernur Bali, Wayan Koster memimpin langsung prosesi pembongkaran bangunan vila bodong yang berdiri di area Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Sabtu (12/9/2026).
Langkah penertiban ini ditempuh menyusul ditemukannya sarana wisata alam yang tak memenuhi syarat pemanfaatan kawasan hutan serta tidak tercantum dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).
Padahal, kawasan hutan seluas 700 hektare tersebut dikelola resmi oleh LPHD Wana Makmur berdasarkan SK MenLHK tahun 2020 untuk menopang 3.262 kepala keluarga.
Ketegasan pemprov diambil setelah pemilik vila mengabaikan tiga kali surat teguran untuk membongkar bangunannya secara mandiri.
"Hari ini kita lakukan pembongkaran paksa. Ini berkaitan langsung dengan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan. Saya tegaskan, jangan main-main dengan peraturan yang berlaku di Bali," tegas Koster di Pejarakan, Sabtu (12/9/2026).
Tak hanya masalah dokumen RKPS, bangunan vila di Banjar Dinas Goris Kemiri ini terbukti tidak mengantongi perizinan.
Adapun perizinan yang dimaksud yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), analisis tata kelola landscape, hingga izin Air Bawah Tanah (ABT) meski pengeboran air sudah beroperasi.
Koster juga mengungkap adanya indikasi praktek nominee atau keterlibatan warga negara asing (WNA) sebagai pemodal terselubung yang meminjam nama warga lokal.
