Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Netizen Minta Kejati Bali Periksa Semua Developer Rumah Bersubsidi di Bali

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

PENGGELEDAHAN: Tim Penyidik Kejati Bali saat melakukan penggeledahan di salah satu perusahaan properti yang ada di Desa Penglatan, Buleleng.
PENGGELEDAHAN: Tim Penyidik Kejati Bali saat melakukan penggeledahan di salah satu perusahaan properti yang ada di Desa Penglatan, Buleleng.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Aksi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menggeledah salah satu perusahaan properti di Jalan Pulau Kangean, Desa Penglatan, Buleleng, menuai perhatian publik.


Advertisement

Masyarakat mendukung langkah Kejati Bali menelusuri indikasi penyelewengan rumah bersubsidi kepada masyarakat yang tidak berhak.

Apalagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan rumah bersubsidi. Sementara warga yang mampu, relatif lancar mendapatkan rumah.

Masyarakat berharap agar Kejati Bali juga menelisik developer lainnya. Terutama developer yang menyalurkan rumah bersubsidi.

Advertisement

Salah seorang warganet, Mahadewi mengeluhkan sulitnya masyarakat mengakses rumah bersubsidi. Padahal mereka masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

“Yang ekonomi rendah nggak di-acc sama yg diajak kerjasama. Akhirnya tidak bisa beli. Agar cepat cair, ekonomi mapan jadi investornya,” keluhnya.

Advertisement

Hal serupa juga dikeluhkan netizen lainnya, Ketut Suwara. “Yang atas bilang rumah subsidi untuk masyarakat kurang mampu, tapi faktanya yg bisa membeli rumah subsidi yg sudah mampu,” ujarnya.

Pemilik akun @goesdesingaraja36 juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyebut rumah bersubsidi justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mapan.

“Banyak kok, rumah subsidi hanya dijadikan kedok. Karena rumah bersubsidi yang menempati memiliki mobil di garasi rumahnya,” ungkapnya.

Dukungan juga disampaikan oleh pemilik akun Gus Mertha. “Inilah yang perlu diluruskan. Rumah subsidi harus betul betul yang tidak punya rumah dan penghasilan rendah,” ungkapnya.

Netizen lainnya, mendesak agar Kejati Bali menelusuri developer-developer yang ada di Buleleng. Bahkan di seluruh Bali.

“Telusuri juga pecahan perusahaannya yang lain. Bisa jadi modus yang sama. Bahkan terjadi menjual fasum dan RTH-nya yang seharusnya untuk konsumen, tapi dijual ke pribadi. Mohon dicek juga,” tulis akun Fuji Wa

Pemilik akun Nyoman Sumaba juga memberikan dukungan langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejati Bali.

“Mantap, masyarakat sangat mengharapkan penegakan hukum di Indonesia adil tidak tebang pilih, tidak pilih kasih. Aparat penegak hukum kita tetap Independen, tidak digunakan alat penguasa untuk menghabisi lawan politiknya,” ungkapnya.

Netizen yang memiliki akun Wayan Samiada berharap agar Kejati Bali juga menelusuri perusahaan-perusahaan lain di Buleleng.

“Tolong juga bapak yang berwenang jangan satu properti yg diperiksa dan diaudit. Yang lain tolong diperiksa, kan banyak juga properti di Buleleng,” harapnya.

Hal serupa juga diungkapkan pemilik akun Made Sudarmanta. “Jika perlu, semua developer diperiksa. Karena transaksinya hampir sama. Kebanyakan yang beli rumah, orang kaya dengan menggunakan nama KTP orang miskin,” ungkap Sudarmanta.

Pemilik akun MahaYasa mendukung agar kejaksaan menegakkan aturan. “Saya dari awal sudah curiga, kalau kasus penyimpangan ini ditegaskan, banyak yang akan kena,” tulisnya.

Pemilik akun @kt.pasek juga mendorong agar Kejati Bali memeriksa pengembang lain. “Bakalan banyak yang kena para pengembang di Bali. Ayo Pak Kajati, periksa semua pengembang yang ada di Buleleng, bahkan di seluruh Bali,” ungkapnya.

Kejati Bali sendiri berencana melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait penyelewengan rumah bersubsidi itu. Proses pemeriksaan akan dimulai pada Senin (24/2/2025).

Kasi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jayalantara menegaskan, Kejati Bali terus melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait indikasi penyelewengan rumah bersubsidi. Apalagi kasus sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Nanti hari Senin mulai pemeriksaan saksi-saksi di Kejati Bali,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Bali menggeledah kantor perusahaan properti di Desa Penglatan, Buleleng, pada Kamis (21/2/2025).

Perusahaan itu terindikasi menyalurkan perumahan bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan.

Semestinya, rumah bersubsidi disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal Rp 5 juta sebulan.

Masalahnya, cukup banyak rumah yang dihuni oleh masyarakat mampu. Bahkan telah disulap menjadi rumah mewah dua lantai.

Dalam penggeledahan tersebut, Penyidik Kejati Bali menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan proses jual beli perumahan. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Lagi Asyik Liburan Bareng Keluarga di Bedugul, Buron Kasus Penipuan Rp 50 Miliar Ditangkap

Lagi Asyik Liburan Bareng Keluarga di Bedugul, Buron Kasus Penipuan Rp 50 Miliar Ditangkap

Terpidana kasus penipuan Rp 50 miliar, Firman Handoko, ditangkap tim Kejaksaan di Bedugul Tabanan saat liburan bersama keluarga.

Sengketa Korupsi Lahan Pemprov Bali Rp 100 Miliar: PT DWI Melawan, Nyatakan Perusahaan Sudah Pailit

Sengketa Korupsi Lahan Pemprov Bali Rp 100 Miliar: PT DWI Melawan, Nyatakan Perusahaan Sudah Pailit

Kubu Dirut PT DWI bantah kerugian negara Rp100 M di sengketa lahan Pemprov Bali. Sebut PT DWI pailit & upaya lelang aset telah jalan sejak 2019.

Bermodus Proyek Kondotel Fiktif di Atas Tanah Negara, Kejati Bali Jebloskan Dirut PT DWI ke Penjara

Bermodus Proyek Kondotel Fiktif di Atas Tanah Negara, Kejati Bali Jebloskan Dirut PT DWI ke Penjara

Kejati Bali tetapkan Dirut PT DWI tersangka korupsi aset tanah Pemprov Bali di Jimbaran dan penipuan kondotel PT Asabri senilai Rp100 M.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer