Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Caleg Terpilih Berhak Maju Pilkada 2024

J

 

Suasana dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).
Suasana dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

RadarBuleleng.id - Mahkamah Konstitusi menyatakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024 berhak maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.


Advertisement

Dalam Pilkada 2024, seluruh daerah akan melakukan pemilihan secara serentak. Termasuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Buleleng dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali.

Selain menyatakan caleg terpilih berhak maju saat Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memerintahkan jika Pilkada tetap dilaksanakan pada November 2024.

Perintah itu tertuang dalam pertimbangan putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Advertisement

Perkara tersebut diajukan 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Ahmad Alafizy dan Nur Fauzi Ramadhan.

Keduanya tidak mempersoalkan jadwal pilkada. Norma yang diuji adalah kewajiban mengundurkan diri bagi calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2024 dan akan maju dalam Pilkada 2024. 

Bila mengacu pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pilkada, yang diwajibkan mundur adalah anggota legislatif yang sudah menjabat.

Advertisement

MK menyatakan caleg yang baru terpilih tidak harus mundur. Karena belum punya jabatan.

Namun MK juga meminta KPU mengatur syarat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif dan tetap ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

MK juga meminta agar Pilkada tetap dilaksanakan jadwal. Perubahan jadwal justru mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, putusan MK akan memengaruhi proses revisi UU Pilkada yang kini dibahas DPR.

Menurutnya pembahasan revisi UU Pilkada akan dibicarakan kembali usai masa reses. 

”Akan kita teruskan apa tidak pada masa sidang minggu depan,” ujarnya.

Menurutnya DPR RI memang membahas revisi UU Pilkada. Salah satunya soal jadwal pelaksanaan pemilu yang dimajukan ke bulan September.

Dori mengklaim ide memajukan jadwal Pilkada diharapkan dapat membuat pelaksanaan agenda pemilu dan pilkada ditata untuk kepentingan kesamaan satu periode yang sama.

Hal itu akan memudahkan dalam melakukan manajemen pemerintah, pembangunan, dan kebijakan politik dari pusat hingga daerah.

Pihaknya menginginkan agar pelaksanaan seluruh event politik elektoral bisa selesai pada akhir 2024. 

Jika digelar November, maka pemerintah harus mengangkat ratusan Pj kepala daerah pada awal 2025. Mengingat sengketa Pilkada diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. (*)

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : jawapos.com

Artikel Terkait

MK Pertegas Kuota Caleg Perempuan. Langgar Aturan, Partai Politik Bisa Dicoret dari Dapil Pemilu

MK Pertegas Kuota Caleg Perempuan. Langgar Aturan, Partai Politik Bisa Dicoret dari Dapil Pemilu

MK mempertegas sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Parpol terancam dicoret dari dapil pada pemilu mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer