Pusat Data Kementerian Kominfo Dibobol. Hacker Minta Tebusan 8 Juta Dolar!


RadarBuleleng.id - Keamanan data digital dalam negeri kini tengah menjadi tantangan. Menyusul serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Serangan ke PDN Kementerian Kominfo diduga terjadi pada Kamis (20/6/2024).
Serangan itu langsung berdampak pada sejumlah layanan publik. Salah satu yang paling terdampak adalah layanan kemigrasian.
Kementerian Hukum dan HAM bahkan harus memindahkan pusat data mereka dari PDN Kementerian Kominfo.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi pun angkat bicara terkait serangan tersebut. Menurut Budi, pusat data diserang menggunakan virus ransomware.
Pihak yang menyerang PDN Kemendagri meminta tebusan senilai 8 juta dolar Amerika Serikat.
Nominal itu pun cukup signifikan. Nilainya mencapai Rp 128 miliar.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie sebagaimana dikutip dari ANTARA pada Senin (24/6/2024).
Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.
Sementara itu Direktur Eksekutif SAFENet, Nenden S. Arum menyebut, lumpuhnya PDN membuktikan pemerintah tidak memiliki komitmen dalam pembangunan infrastruktur digital.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun infrastruktur digital yang aman, terpercaya, serta menerapkan standar tinggi.
Ditambah lagi kasus kebocoran data di institusi pemerintahan masih kerap terjadi. Praktis kejadian gangguan terhadap PDN menambah runtuhnya kepercayaan publik.
Menurut catatan SAFEnet, sepanjang tahun 2023 lalu telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah. Termasuk kebocoran data di BPJS Kesehatan, Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pertahanan.
Serangan terhadap PDN dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi warga, disebut hanya puncak gunung es dari lemahnya sistem keamanan siber Indonesia.
Untuk itu, SAFENet mendesak agar pemerintah menjamin perlindungan data pribadi pengguna yang terdapat pada PDN serta melakukan langkah-langkah prosedural dan pertanggungjawaban sesuai prinsip Perlindungan Data Pribadi (PDP).
“Pemerintah juga harus mengkaji ulang proses tender dan pembangunan PDN baik PDN sementara ataupun PDN permanen yang masih akan dibangun,” ujarnya.
Selain itu SAFENet juga mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak terjadi masalah serupa di kemudian hari. (*)
