
SINGARAJA-Pemilu 2024 tinggal menghitung hari saja menuju tanggal 14 Februari. Persiapan sudah dilakukan sejumlah pihak, untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Kabupaten Buleleng sebagai wilayah paling luas di Provinsi Bali dipastikan siap dan nihil daerah rawan.
Mengantisipasi adanya potensi-potensi kerawanan juga kesiapan pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Forkopimda Buleleng, Bawaslu Buleleng, dan KPU Buleleng menggelar Rapat Koordinasi (rakor) pada Selasa (7/2) pukul 10.00 WITA di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Rakor ini juga membahas terkait persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa pihaknya meyakinkan bahwa Buleleng pada pesta demokrasi ini dipastikan tidak ada daerah yang rawan.
Meskipun begitu, ia meminta semua pihak tetap waspada akan segala potensi dan pergerakan.
“Nyoman dari Bali, aman terkendali. Tidak ada daerah yang rawan, mudah-mudahan tidak ada. Tapi tetap dalam waspada,” jawab Lihadnyana dengan pantun.
Lihadnyana mengatakan bahwa dalam rakor, pihaknya juga memberikan sejumlah masukan untuk kelancaran pemilu.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan tegas, potensi hambatan pelaksanaan pemilu 2024 sudah dimitigasi semaksimal mungkin.
Termasuk penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta penyediaan lampu, mengantisipasi pemungutan dan penghitungan suara akan berlangsung hingga malam hari.
“Kabupaten Buleleng sudah sangat siap melaksanakan pemilu secara damai, berintegritas, langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi sudah sangat siap,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana menyebutkan bila kesiapan menuju pemilu sudah mencapai 95 persen.
Kini mereka tinggal mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 8-9 Februari.
Dudhi mengatakan bahwa formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih, sudah didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai tanggal 6 Februari.
“Untuk distribusi dibagi dua hari untuk kecamatan jauh dan dekat. Sementara untuk formulir C6, jika menemui kendala-kendala atau tidak ditemui, akan dikembalikan ke PPS,” kata Dudhi. ***



