Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif bagi Difabel, Bawaslu Buleleng Gandeng SLBN 2 Buleleng

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

KERJASAMA: Ketua Bawaslu Buleleng, Kadek Carna Wirata (kanan) dan Kepala SLBN 2 Buleleng, Putu Dewi Resiani (kiri) menandatangani MoU pengawasan Pemilu dan Pilkada partisipatif bagi disabilitas.
KERJASAMA: Ketua Bawaslu Buleleng, Kadek Carna Wirata (kanan) dan Kepala SLBN 2 Buleleng, Putu Dewi Resiani (kiri) menandatangani MoU pengawasan Pemilu dan Pilkada partisipatif bagi disabilitas.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Bawaslu Buleleng terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif. 


Advertisement

Setelah sebelumnya bekerja sama dengan SLBN 1 Buleleng, kini Bawaslu Buleleng kembali menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 2 Buleleng.

Penandatangan kerjasama dan nota kesepahaman itu berlangsung di SLBN 2 Buleleng pada, Senin (9/2/2026).

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan, khususnya dalam mendorong keterlibatan pemilih difabel pada pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada. 

Advertisement

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata mengatakan, meskipun tahapan Pemilu belum dimulai, penguatan jejaring dan kolaborasi tetap menjadi prioritas Bawaslu. 

Menurutnya, kualitas Pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh warga negara memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi.

“Pemilu harus inklusif, bukan hanya milik segelintir orang. Warga Difabel memiliki hak yang sama, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pengawasan pemilu. Karena itu, Bawaslu Buleleng terus menggandeng berbagai pihak untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses demokrasi,” tegas Carna.

Advertisement

Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha. Ia menilai kerja sama dengan SLBN 2 Buleleng sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, terutama di kalangan pemilih difabel. 

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga menjadi ruang edukasi politik yang ramah, setara, dan berkelanjutan.

“Setelah MoU ini, kami berharap dapat bersama-sama menggaungkan pengawasan partisipatif kepada pemilih difabel. Mereka bukan hanya objek, tetapi subjek penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SLBN 2 Buleleng, Putu Dewi Resiani, menyambut positif kerja sama tersebut. 

Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah progresif dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada peserta didik penyandang disabilitas.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Buleleng yang telah membuka ruang inklusif bagi pemilih difabel. Kerja sama ini sangat bermanfaat untuk membangun kesadaran demokrasi, meningkatkan kepercayaan diri siswa, serta memastikan mereka memahami bahwa suara dan peran mereka sangat berarti dalam pemilu,” ungkapnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement

Artikel Terkait

Bawaslu Buleleng Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Informasi Demokrasi di Ruang Digital

Bawaslu Buleleng Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Informasi Demokrasi di Ruang Digital

Bawaslu Buleleng mengajak generasi muda menjadi penggerak informasi demokrasi di ruang digital. Anak muda dinilai berperan penting dalam pengawasan partisipatif. (*)

Cegah Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Bali Ingatkan Parpol Tertib Administrasi Sejak Dini

Cegah Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Bali Ingatkan Parpol Tertib Administrasi Sejak Dini

Bawaslu Bali mengingatkan partai politik agar menertibkan administrasi sejak masa non-tahapan guna mencegah sengketa proses dan mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Bawaslu Bali Siapkan Pengawasan Pemilu 2029. SDM Pengawas Digenjot Hadapi Potensi Pelanggaran

Bawaslu Bali Siapkan Pengawasan Pemilu 2029. SDM Pengawas Digenjot Hadapi Potensi Pelanggaran

Bawaslu Bali mulai memperkuat kapasitas pengawas pemilu menghadapi Pemilu 2029. Pengawasan pelanggaran, netralitas aparat, hingga ruang digital menjadi perhatian utama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer