Ikut Seleksi PPPK, Tenaga Non ASN Pemkab Buleleng Diharapkan Akuratkan Data

SINGARAJA, radarbuleleng.id - Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk memperhatikan keakuratan data.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng sekaligus Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Buleleng Tahun 2024, Gede Suyasa dalam apel krida yang berlangsung pada Jumat (11/10) pagi di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng.
Keakuratan data ini penting untuk di-input ke dalam sistem pendaftaran. Sebab jika salah, maka akan berpengaruh pada tidak lulusnya mereka dalam seleksi administrasi.
Sehingga pendampingan yang diberikan kepada tenaga non ASN ini pun sangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Selain itu, Suyasa menekankan pentingnya menjaga semangat kerja dan kebersamaan, sehingga koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan proses seleksi administrasi, semakin kuat.
”Saya minta pimpinan OPD untuk pastikan kembali data non ASN yang sedang diproses. Untuk menghindari kesalahan pengisian data maupun proses submit di sistem,” kata Suyasa.
Keakuratan data ini kembali ditekankan, mengingat saat seleksi CPNS di Pemkab Buleleng yang lalu, juga ada sejumlah kesalahan dalam hal tersebut.
Yaitu isian data pada surat lamaran yang tidak lengkap, seri materai yang sama pada dokumen berbeda, dan tidak melampirkan ijazah/transkrip nilai/akreditasi asli.
Lalu pas foto yang tidak menggunakan pakaian formal. Untuk formasi Polisi Pamong Praja, surat keterangan sehat tidak dari dokter RS pemerintah/puskesmas dan tidak memenuhi syarat tinggi badan, bahkan ada identitas dokter yang tidak tertera. Serta syarat prinsipil lainnya yang tidak memenuhi syarat.
Untuk diketahui, Pemkab Buleleng membuka 4.124 formasi untuk PPPK bagi tenaga non ASN di lingkup Pemkab Buleleng. Formasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu 100 orang untuk tenaga guru, 119 orang tenaga kesehatan, dan 3.905 orang untuk tenaga teknis.
Pembukaan formasi ini dilakukan untuk memastikan kejelasan status kepegawaian tenaga non ASN.
Upaya ini dilakukan, mengingat seleksi PPPK tahun 2024 ini adalah kesempatan terakhir terkait kejelasan status kepegawaian tenaga kontrak.
Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang isinya pada Desember 2024 tidak ada lagi istilah pegawai pemerintah di luar PNS dan PPPK.***



