Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terhimpit Perumahan, Pentolan LSM di Buleleng Minta Lahannya Dikeluarkan dari Lahan Sawah Dilindungi

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

CEK LAHAN: Anggota DPRD Buleleng, Kadek Sumardika (dua dari kiri) saat mengecek lahan milik Ketut Yasa (paling kanan) di Kelurahan Banyuning.
CEK LAHAN: Anggota DPRD Buleleng, Kadek Sumardika (dua dari kiri) saat mengecek lahan milik Ketut Yasa (paling kanan) di Kelurahan Banyuning.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pentolan LSM di Buleleng, Ketut Yasa, keberatan lahan miliknya masuk dalam peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).


Advertisement

Dia pun mengadu ke DPRD Buleleng. Berharap agar lahan miliknya bisa dikeluarkan dari peta LSD dan KP2B.

Pria yang Wakil Ketua LSM Jarrak itu mengatakan, keluarganya memiliki lahan seluas 80 are di wilayah Jalan Pulau Komodo, Kelurahan Banyuning. 

Ia berencana memberikan lahan tersebut kepada anaknya. Anaknya itu memutuskan pensiun bekerja dari kapal pesiar.

Advertisement

Dia pun ingin memberikan modal berupa lahan untuk lokasi niaga dan permukiman yang akan dihuni oleh anak-anaknya.

Saat hendak mengajukan izin, ternyata permohonan izin itu ditolak. Alasannya, lahan itu masuk dalam LSD dan KP2B. 

“Waktu urus izin itu, saya baru tahu ternyata masuk LSD. Setahu kami, LSD dan KP2B itu baru ditetapkan per Agustus 2024. Sedangkan kami sudah lebih dulu merencanakan tanah ini untuk tempat niaga dan tempat tinggal anak kami,” ujarnya.

Menurutnya lahan itu hendak dibagi menjadi empat bagian. Untuk lahan di tepi jalan raya akan digunakan niaga. Sementara di bagian belakang untuk rumah.

Ia pun mengaku heran lantaran lahannya tiba-tiba masuk LSD dan KP2B. Sebab dia merasa pemerintah tidak pernah melakukan konfirmasi.

Ditambah lagi, di sekitar lahan miliknya sudah digunakan untuk niaga dan permukiman.

“Kami merasa didiskriminasi. Sebelah lahan kami sampai di depannya, digunakan untuk niaga. Kok lahan kami tiba-tiba masuk LSD tanpa konfirmasi. Padahal kami sudah keluar dari keanggotaan subak,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Kadek Sumardika, kemarin (4/2/2025) meninjau lokasi tersebut. Peninjauan itu merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Ketut Yasa kepada pimpinan DPRD Buleleng.

Dari pemantauan, Kadek Sumardika menyebut lahan milik Ketut Yasa memang sudah terhimpit kawasan permukiman dan kawasan usaha. 

Ia juga menyebut pemilik lahan tidak berencana menjual lahan itu. Melainkan hanya menggunakan untuk kepentingan keluarga.

“Kami meninjau sesuai perintah pimpinan. Selebihnya, nanti kami akan sampaikan pada pimpinan langkah apa yang harus dilakukan terkait lahan tersebut,” ujarnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi beri kritik keras ke eksekutif usai aspirasi dewan dan hibah dicoret di RAPBD Buleleng 2027.

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Buleleng walk out saat rapat RAPBD 2027. Persoalkan ketidakjelasan pencairan hibah bansos dan Pokkir reses dewan.

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer