Bansos Terhenti Akibat Desil Ketinggian, Dinsos Buleleng Turun Tangan
SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Terhentinya alokasi bantuan sosial (bansos) bagi sebagian masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buleleng belakangan ini akhirnya terkuak.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng membeberkan bahwa penentuan kelayakan penerima manfaat kini mengacu pada skema pemetaan desil yang diturunkan langsung dari pemerintah pusat.
Kepala Dinsos P3A Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menegaskan bahwa wewenang instansi daerah sebatas memfasilitasi proses verifikasi serta pengusulan perbaikan data di tingkat bawah.
”Jadi, kami di sini sifatnya kan memfasilitasi, jika ada warga masyarakat yang ketinggian desilnya,” ujar Kepala Dinsos P3A Buleleng, I Putu Kariaman Putra pada Kamis (20/8/2026).
Kariaman menguraikan, skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut berjalan efektif pasca terbitnya Instruksi Presiden pada 2025 lalu.
Rujukan indikatornya dipetakan secara teknis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan membagi tingkat perekonomian warga ke dalam kelompok desil 1 hingga 10—mulai dari kriteria sangat miskin (desil 1) hingga kategori mampu atau sejahtera (desil 10).
Berdasarkan ketentuan baku, kuota penerima bansos rutin dibatasi hanya untuk masyarakat yang bertengger di rentang desil 1 sampai 4. Sementara untuk kepesertaan jaminan kesehatan gratis ditoleransi hingga desil 5.
Sistem pemetaan baru ini memicu gelombang aduan di tingkat desa lantaran sejumlah warga tidak mampu mendadak terdepak dari daftar penerima bansos akibat status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
”Sejak ada pemetaan desil, kami terima informasi dari desa, kelurahan, dan pendamping kalau yang sebelumnya menerima bantuan sosial, ternyata sekarang tidak. Setelah dicek, ternyata desilnya yang melebihi, ketinggian,” ungkapnya.
