Proyek PLTS Bali Diluncurkan, Aktivis Desak Pensiunkan PLTU Celukan Bawang dan PLTD Pemaron
SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jembrana membawa angin segar sekaligus desakan kuat dari Kabupaten Buleleng.
Koalisi masyarakat sipil, para aktivis lingkungan, bersama warga terdampak menuntut agar momentum ini dipakai untuk menghentikan operasional pembangkit berbahan bakar fosil di Bali utara.
Khusus untuk Provinsi Bali, program ini menargetkan pengambangan PLTS hingga 1.000 Megawatt (MW) yang diproyeksikan mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 0,6 juta kiloliter.
Namun, koalisi dari LBH Bali, Trend Asia, dan 350 Indonesia menilai target energi bersih tersebut akan sia-sia jika Buleleng masih terus dibebani oleh operasional PLTU batu bara dan PLTD/PLTGU beremisi tinggi.
Direktur LBH Bali, Rezky Pratiwi, mengungkapkan bahwa warga di dua desa penyangga pembangkit listrik di Buleleng—yakni Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak) dan Desa Pemaron (Kecamatan Buleleng)—telah lama menanggung dampak lingkungan yang serius.
Di Celukan Bawang, aktivitas PLTU batubara sejak 2015 mencemari ruang laut dan udara hingga menurunkan hasil panen petani serta tangkapan nelayan.
Sementara di Pemaron, pemukiman padat penduduk harus terpapar kepulan asap solar dan polusi suara.
"Di Pemaron, kebisingan mesin PLTD itu mencapai 88 desibel (dB), jauh menembus baku mutu permukiman yang maksimal 55 dB. Getaran mesinnya bahkan memicu keretakan dinding rumah warga. Sudah sejak 2024 warga mendesak penutupan permanen, bukannya ditambah kapasitasnya," tegas Tiwi, Kamis (27/8/2026).
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri, menambahkan bahwa rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik di Celukan Bawang dan Pemaron justru berlawanan dengan semangat transisi energi bersih.
