RadarBuleleng.id – Polemik pencairan dana hibah bansos menjelang Pemilu 2024 kian panas saja.
Para politisi di DPRD, mendesak agar pemerintah bersikap transparan terkait dana hibah bansos yang sudah dicairkan.
Diduga ada permainan yang menyebabkan dana hibah bansos yang difasilitasi oleh anggota DPRD dari partai politik (parpol) tertentu, tidak bisa dicairkan hingga kini.
Polemik pencairan dana hibah bansos itu terjadi di Kabupaten Gianyar.
Setidaknya ada dua fraksi yang protes soal pencairan dana hibah bansos tersebut. Masing-masing Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar.
Entah kebetulan atau tidak, kedua fraksi tersebut mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Gianyar, I Made Togok juga mengaku geram karena pemerintah belum memberikan kejelasan terkait pencairan dana hibah bansos.
Menurutnya, kemarahan beberapa anggota DPRD Gianyar bukan sekadar gimmick, melainkan hal yang serius.
Ia menilai hibah merupakan bagian dari perjuangan anggota DPRD Gianyar dalam memperjuangkan hak masyarakat.
"Ingat, DPRD sebagai lembaga politik yang hadir dan duduk atas pilihan masyarakat, begitu dilantik ada sumpah yang harus diucapkan dan disaksikan oleh publik, dan yang paling utama disaksikan oleh Tuhan dengan sumpah bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili," tegasnya Kamis (25/1/2024).
Menurutnya usulan hibah bansos itu bukan muncul secara ajaib. Melainkan dihimpun lewat reses dan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Gianyar.
Tak cukup di sana, usulan juga disampaikan dalam e-planning hingga akhirnya disepakati dalam bentuk peraturan daerah.
"Kami paham betul kok, bagaimana strategi pencairan Hibah Bansos oleh eksekutif di akhir tahun. Bahkan kami tau betapa banyak usulan proposal SAPUJAGAT (saya punya jangan diganggu-digugat) yang diajukan oleh pihak yang punya akses kuat terhadap kekuasaan, saat perubahan anggaran. Ini yang jadi biang kerok anggaran menjadi dikatakan tidak cukup, karena jumlahnya melampaui dari apa yang telah direncanakan dan disepakati," ungkapnya.
Ia menuding alasan Pemkab Gianyar tidak memberikan kejelasan terkait pencairan hibah bansos tersebut hanya sekadar alibi.
Alasan itu dipakai hanya agar ada alasan untuk tidak mencairkan hibah bansos dimaksud.
Dia juga menyebut ada pihak tertentu yang memiliki privillage atau jalan pintas sehingga proposal dana hibah yang diajukan langsung dicairkan. Bahkan menurut dia besaran nilainya jauh melampaui rata-rata.
"Tergeser oleh kepentingan kekuatan politik tertentu. Sementara hal sebaliknya terjadi, ada caleg, sebagian bahkan new comer, di masyarakat berani menjanjikan hibah yang satu titik saja besarannya bisa mencapai ratusan hingga milyaran rupiah, dan itu cair," imbuhnya.
Ia menuding Penjabat (Pj.) Bupati Gianyar larut dengan kepentingan politik tertentu. Padahal seharusnya Pj. Bupati menjaga stabilitas politik tetap kondusif jelang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dia juga menantang PJ Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa untuk membuka kepada publik, seluruh data hibah yang telah dan yang belum dicairkan. Hal itu diminta agar tidak ada dusta dan fitnah.
"Jangan yang hibahnya tidak dicairkan, malah disalahkan, dikatakan belum lengkap, tidak pro aktif, anggaran tidak mencukupi. Kami minta buka dengan terang,” tegasnya.
Apabila aspirasi itu diabaikan, ia mengaku siap menggalang gerakan untuk mencopot Pj. Bupati Gianyar saat ini. (*)
Editor : Eka Prasetya