RadarBuleleng.id - Pembangunan Menara Turyapada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, ternyata molor dari target.
Pembangunan menara yang memiliki nama resmi Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali itu semestinya tuntas pada 27 Maret lalu.
Muncul desas-desus bila pembangunan menara tersebut tersendat karena pemerintah kesulitan membayar kontraktor.
Pemprov Bali mengklaim, pembangunan menara terganggu gara-gara masalah cuaca ekstrem belakangan ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengklaim pemerintah sudah menganggarkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan menara tersebut.
Hanya saja ada masalah cuaca, sehingga pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proyek.
“Karena begini, kemarin hujan terus kan di Bedugul. Karena itu dari pihak kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan karena faktor cuaca,” ujarnya.
Indra mengklaim cuaca mengakibatkan pekerja proyek tidak bisa bekerja maksimal. Kalau toh dipaksakan bekerja, hal itu akan berdampak pada keamanan dan keselamatan kerja.
Sayangnya pria asal Desa Pemaron, Buleleng itu, belum mengetahui sudah seberapa jauh perkembangan fisik proyek.
“Yang jelas itu penyebabnya (cuaca,red). Kan hujan deras terus dari kemarin ya kan. Bayangin kalau di sini (Denpasar, red) saja hujannya seharian, di Bedugul seperti apa," klaimnya.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu mengklaim, tidak ada masalah terkait biaya.
Menurutnya biaya untuk pembangunan Turyapada Tower sudah dianggarkan dalam APBD 2024.
"Anggaran sudah tersedia, APBD sudah disediakan karena dulu harusnya selesai tahun lalu,” tegasnya.
Asal tahu saja, Menara Turyapada belakangan ini menjadi sorotan. Pembangunan menara itu dinilai menelan biaya yang terlalu besar, sehingga memberatkan kondisi keuangan Pemprov Bali. Apalagi pada 2023 lalu, kondisi APBD Bali defisit hingga Rp 1,9 triliun.
Biasanya defisit anggaran ditutupi menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada tahun sebelumnya.
Nah pada tahun 2023 lalu, Pemprov Bali yakin defisit itu bisa ditutup melalui pendapatan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB) di Klungkung. Dari Perseroda PKB diharapkan pendapatan sebesar Rp 650 miliar.
Selain itu Pemprov Bali juga menargetkan pendapatan kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Nusa Dua dengan PT. Narendra Interpacific Indonesia. Kerjasama itu diharapkan menghasilkan pendapatan Rp 560 miliar.
Masalahnya potensi pendapatan dari kedua sektor itu gagal dicapai. Sehingga kondisi APBD Bali mengalami defisit yang cukup parah.
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku telah mencermati APBD pada tahun 2023 lalu.
Menurutnya ada beberapa proyek yang berpengaruh serius terhadap kondisi APBD Provinsi Bali.
Salah satunya adalah pembangunan Menara Turyapada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
Pembangunan proyek prestisius itu menghabiskan dana hingga Rp 311 miliar. Dana itu habis untuk pembebasan lahan dan pembangunan tahap pertama.
Nah dari kebutuhan anggaran Rp 311 miliar itu, yang telah dialokasikan dalam APBD Bali baru Rp 207 miliar. Sisanya akan dialokasikan pada 2024.
Sugawa Korry menilai investasi pemerintah dalam proyek tersebut cukup besar. Belum lagi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung.
“Investasi di tower di Wanagiri dan PKB (menghabiskan banyak anggaran, Red). Sedangkan rencana dana masuk dari PKB dan PT NII Nusa Dua tidak bisa direalisasikan," kata pria asal Desa Banyuatis, Buleleng itu. (*)
Editor : Eka Prasetya