TABANAN, Radarbuleleng.jawapos.com- Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tabanan saat ini tengah mengalami defisit anggaran.
Bahkan kini memiliki hutang mencapai puluhan miliar rupiah. Hutang miliaran rupiah ini tak lain bersumber dari tunggakan pasien bertahun-tahun lamanya.
Editor : Donny Tabelak Hal itu diungkapkan oleh Kepala Direktur RSUD Tabanan dr. I Gede Sudiarta saat rapat gabungan bersama dengan anggota DPRD saat membahas LKPJ Bupati Tabanan tahun 2024 belum lama ini.
"Adanya hutang rumah sakit sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya menjabat sudah ada hutang," akunya saat rapat di DPRD Tabanan.
dr. Gede menjelaskan hutang-hutang ini sudah ada dari tahun ke tahun. Bahkan sebelum ia menjabat sebagai direktur RSUD Tabanan.
Sisa hutang mencapai Rp 25 miliar. Hutang-hutang ini juga menjadi temuan dari BPKP.
Hutang ini berasal dari tunggakan pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan di RSUD Tabanan.
Seperti contoh kasus ada pasien dengan kondisi penyakit berat sehingga dirawat di RSUD Tabanan, dalam perjalanan pengobatan pasien tersebut kondisi berangsur membaik dan harus dipulangkan.
Namun pasien itu tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Itu yang menyebabkan hutang rumah sakit menumpuk sehingga menyebabkan piutang.
"Adanya hutang rumah sakit sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya menjabat sudah ada hutang," akunya saat rapat di DPRD Tabanan.
dr. Gede Sudiarta menambahkan sebenarnya pihaknya di RSUD Tabanan sudah melakukan penagihan hutang terhadap pasien.
Namun lagi-lagi pasien tidak dapat membayar. Bahkan penagihan piutang ini sampai dilakukan tiga kali terhadap pasien.
"Hutang-hutang pasien ini bisa diputih dengan syarat ada surat keterangan yang dibuat oleh pasien yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi pasien di lapangan," bebernya.
Lalu mengenai defesit anggaran rumah sakit ini disebabkan oleh klaim biaya pengobatan dari yang masih menggunakan tarif INA-CBGs dalam program jaminan kesehatan nasional.
Tarif tersebut diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 27 tahun 2014.
Tarif INA-CBGs ini dari tahun 2014 belum ada revisi tarif pembiayaan pengobatan di rumah sakit.
Tarif INA-CBGs ini sudah tidak menyesuaikan dengan kenaikan harga obat, sarana prasana alat kesehatan hingga pelayanan tindakan medis terhadap pasien.
Sementara faktanya di lapangan harga obat terus mengalami termasuk harga prasarana alat kesehatan.
"Sistem tarif INA-CBGS ini jauh dibawah real kos rumah sakit. Tidak sesuai dengan perkembangan biaya obat dan kebutuhan saat ini," ungkapnya.
Ia mencontohkan, salah satu pasien menderita sakit usus buntu. Pasien tersebut terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kemudian rumah sakit akan melakukan tindakan operasi terhadap pasien tersebut.
Dimana pembiayaan operasi ditanggung BPJS Ksehatan dengan nilai sebesar Rp 5 juta sampai dengan biaya obat.
Ternyata dalam perawatan pasien tersebut justru mengalami sakit komplikasi, maka perawatan pasien lebih dari tiga hari. Kalau penyakit usus buntu biasa dua atau tiga hari pasien tersebut sudah bisa pulangkan.
"Ini kadang-kadang biaya tambahan tidak bisa diklaim atau ditolak oleh BPJS Kesehatan," tuturnya.
Termasuk pasien yang sakit deman dengan suhu 38 derajat yang datang berobat ke RUSD Tabanan tidak bisa diklaim pembayaran. Semestinya mereka bisa terlayani di puskemas.
Kalau suhu panas atau demam belum mencapai 40 derajat ini tidak bisa ditanggung oleh rumah sakit tipe B. Sehingga klaim tidak dapat dibayar atau ditolak.
"Kasus-kasus emergency semacam ini membuat defisit anggaran, karena tidak terbayarkan klaimnya. Kasus ini dengan rata-rata kami merugi perbulannnya Rp 200-300 juta," ucapnya.
Mengantisipasi adanya defisit anggaran ini pihaknya di RSUD tengah melakukan efesiensi segala bidang.
Baik itu dalam pengadaan pembelajaan alat-alat kesehatan termasuk penggunaan dalam pembelajaan sarana dan prasana kesehatan.
"Maka kami saat ini tengah melakukan pembelajaaan skala prioritas segala bidang kesehatan," tandasnya.***