Usai Disentil BPK dan KPK, Bupati dan DPRD Buleleng Gelar Pertemuan Tertutup
SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dikabarkan mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait administrasi pemerintahan.
Menyusul hal tersebut, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati, Gede Supriatna menemui Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dalam pertemuan internal yang digelar di Gedung DPRD Buleleng, Senin (18/5/2026) siang.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Buleleng itu disebut sebagai upaya menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif menyusul adanya catatan dari kedua lembaga tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, pertemuan serupa bahkan telah berlangsung tiga kali sejak munculnya peringatan terkait tata kelola administrasi di lingkungan Pemkab Buleleng.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, pembahasan dalam pertemuan tersebut lebih banyak menyoroti tata kelola pemerintahan dan komunikasi antara eksekutif serta legislatif dalam menjalankan program pembangunan daerah.
”Kami diskusi masalah tata kelola pemerintahan saja. Tidak ada hal-hal khusus. Karena pemerintah daerah itu antara eksekutif dan legislatif, kalau ada program pembangunan, pasti dikomunikasikan,” ujar Sutjidra.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengakui pertemuan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang bahkan disebut telah mendapat tindak lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi sorotan ialah terkait kolom hibah yang dimasukkan dalam pokok pikiran (pokir) DPRD.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki tanggung jawab dalam proses penganggaran daerah.
