RadarBuleleng.id – Rencana pembangunan empat underpass di Kota Denpasar mendapat reaksi dari Pemkot Denpasar.
Meski proyek itu digagas oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai bagian dari solusi kemacetan di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar, Pemkot Denpasar mengaku belum bisa berkomitmen penuh karena keterbatasan anggaran.
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengungkapkan, saat ini Pemkot tengah fokus menangani persoalan sampah. Terutama rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang membutuhkan anggaran besar.
"Kami masih mengkaji kemampuan keuangan untuk program sharing pendanaan itu. Prioritas kami sekarang adalah penanganan sampah, terutama karena PSEL memerlukan biaya besar, termasuk untuk pengadaan lahan dan sistem tipping fee," jelas Kadek Agus.
Sementara itu, Gubernur Koster sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar terkait skema pendanaan bersama pembangunan underpass. Namun Pemkot Denpasar menilai perlu ada diskusi lanjutan.
“Bapak Walikota Denpasar akan menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur terkait kemampuan fiskal kami, terutama bila beban pembiayaan underpass sepenuhnya ditanggung Pemkot,” tambahnya.
Baca Juga: Viral! Nekat Ngeblong saat Macet, Bus Jurusan Bali-Jakarta Dipaksa Mundur
Dari empat lokasi yang direncanakan, underpass di Simpang Tohpati dan Perempatan Cokroaminoto akan dibebankan kepada Pemkot Denpasar.
Namun, menurut Kadek Agus, yang paling mendesak adalah simpang Ubung–Gatsu Timur–Cokroaminoto.
“Masih dikaji. Dari sisi tim teknis Dinas PUPR Provinsi Bali, di sisi timur simpang Ubung ada sungai dan jembatan. Jadi sedang dievaluasi apakah sisi barat bisa digunakan untuk underpass,” paparnya.
Sementara itu, pembangunan underpass di Simpang Tohpati dinyatakan layak oleh tim teknis. Namun Pemkot Denpasar belum bisa mengambil keputusan karena belum ada kepastian sumber dana dan waktu pelaksanaan.
Kadek Agus mengakui, dua titik yang akan dibebankan kepada Pemkot Denpasar, diperkirakan menelan biaya antara Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Angka itu membuat Pemkot harus berpikir ulang.
"Kalau memang dibebankan ke Pemkot Denpasar, angka itu masih kami kaji bersama Bapak Walikota, apakah realistis untuk direalisasikan di tengah fokus kami menyelesaikan persoalan sampah," jelasnya.
Jika pembangunan underpass di Perempatan Cokroaminoto tak bisa terwujud, Pemkot menyiapkan opsi rekayasa lalu lintas. Salah satunya dengan mempertimbangkan usulan penghapusan Patung Pahlawan karena dinilai menghambat kelancaran arus kendaraan.
“Ada usulan dari tim teknis dan akademisi agar patung ditiadakan. Jika arus lalu lintas bisa dibuat lurus dari timur ke barat tanpa berputar, satu detik saja penghematan arah bisa mengurangi kemacetan,” jelas Kadek Agus.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Gubernur Koster menargetkan pembangunan underpass rampung sebelum masa jabatannya berakhir. Namun bagi Pemkot Denpasar, fokus utama saat ini adalah menuntaskan persoalan sampah, khususnya di TPA Suwung.
Pemkot Denpasar, lanjutnya, tengah menyiapkan teknologi insinerator ramah lingkungan sebagai solusi, yang nantinya bisa mengubah sampah menjadi energi listrik.
“Kami sedang menunggu hasil kajian akhir untuk mengetahui besaran dana investasi yang diperlukan dalam proyek ini. Karena saat ini ada dua prioritas besar: pengurangan kemacetan dan penyelesaian masalah sampah,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya