Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Politisi Buleleng Kritik Kenaikan PBB di Bali

Ni Kadek Novi Febriani • Kamis, 21 Agustus 2025 | 00:04 WIB

 

KRITIK KEBIJAKAN: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa.
KRITIK KEBIJAKAN: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di sejumlah daerah di Bali menuai sorotan tajam. 

Anggota DPRD Bali, Gede Harja Astawa, menilai kebijakan ini justru mencekik masyarakat.

Anehnya lagi, kenaikan PBB juga dilakukan oleh Kabupaten Badung, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 8 triliun setahun.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, kenaikan PBB di Kabupaten Badung tidak logis. Sebab selama ini Badung sudah berlimpah dari pendapatan di sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). 

“Dengan PAD mencapai Rp 10 triliun lebih, seharusnya bisa digunakan untuk subsidi, bukan justru membebani masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali ini/

Harja menyayangkan, kenaikan juga menyasar lahan non komersial milik masyarakat lokal. 

Baca Juga: Warga Penimbangan Resah, Meteran Listrik Mendadak Dicabut Tanpa Pemberitahuan

Menurutnya, APBD yang besar seharusnya diarahkan untuk meringankan beban warga, bukan menambah beban pajak.

“Pemerintah daerah beralasan ingin menambah PAD, padahal pemerintah pusat sudah menekankan efisiensi, bahkan perjalanan dinas sudah sangat dikurangi. Kalau ada tambahan dana, jangan lagi masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya.

Politisi asal Buleleng itu juga mengingatkan agar kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak terulang di Bali. 

Lonjakan PBB di Pati sempat memicu gejolak masyarakat dan berimbas ke stabilitas pemerintah pusat.

“Saya hanya memberi warning, supaya kejadian di Pati tidak terulang. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebaiknya mengevaluasi kebijakan ini agar masyarakat tidak kaget dan terbebani,” imbuhnya.

Harja menekankan, gubernur serta bupati/walikota di Bali seharusnya fokus pada manajemen APBD, bukan sekadar menaikkan pajak. 

Menurutnya, pembangunan di daerah masih tetap bisa berjalan tanpa menambah beban masyarakat.

“Mohon ada evaluasi dan kebijaksanaan. Pembangunan harus meningkat, tapi jangan sampai menyusahkan masyarakat Bali,” tandasnya. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#bali #efisiensi #dprd #pbb #pad #pendapatan #pajak #gerindra #politisi #buleleng #dprd bali #PHR