RadarBuleleng.id – Puluhan petani dan warga lokal di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, menggelar aksi protes pada Kamis (4/12/2025).
Mereka yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Pariwisata DTW Jatiluwih, memasang belasan atap seng di lahan pertaniannya sebagai bentuk kekecewaan.
Aksi itu dipicu sidak Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali bersama Pemkab Tabanan pada Selasa (2/12/2025), yang berujung pada penutupan sejumlah usaha akomodasi milik petani lokal.
Setidaknya 15 lembar seng dipasang oleh enam petani, sengaja diarahkan untuk mengganggu pemandangan wisatawan yang datang menikmati panorama sawah terasering Jatiluwih.
Salah satu warga, I Nengah Darmika Yasa, pemilik warung/restaurant Sunari yang turut disegel, mengaku terpukul dengan penutupan mendadak tersebut.
“Masak saya sebagai petani lokal hanya bisa jadi penonton. Sawah saya dinikmati wisatawan, namun tidak ada nilai ekonomi kami dapat. Sekedar berusaha kami tidak boleh,” ujarnya.
Baca Juga: Akhir Tahun Makin Padat: Bansos Dipercepat, Bantuan Tambahan Cair, Pendataan 2026 Dimulai
Ia menegaskan, pemasangan atap seng bukan aksi merusak, melainkan bentuk protes agar suara petani didengar.
“Di media sosial kami dibilang perusak Warisan Budaya Dunia. Biar sekarang WBD aman seperti corona tidak ada wisatawan,” tambahnya.
Darmika juga mengeluhkan tidak adanya solusi dari pemerintah saat menyegel 13 usaha akomodasi. Bahkan, ia mengaku belum menerima SP3 saat penyegelan dilakukan.
“Tidak ada solusi dari pemerintah begitu datang, langsung menutup. Masuk pun tidak permisi. Surat SP3 belum saya terima, langsung main segel,” tegasnya.
Ia menilai langkah pemerintah tidak konsisten, karena sebelumnya para pemilik usaha justru ditetapkan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi berdasarkan SK Bapenda Tabanan tahun 2018.
“Kami disebut melanggar, tapi diwajibkan pajak restaurant setiap bulan. Bahkan pajak PBB tidak dibebaskan,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Wayan Kariasa, 52, petani asal Banjar Dinas Jatiluwih Kangin. Ia menyebut pemerintah tidak memberikan ruang dialog saat menyegel usaha kecil masyarakat.
“Ini leluhur kami yang buat sawah terasering dari dulu, sebelum ada WBD. Itu pula turun temurun dilakukan,” ujarnya.
Ia memiliki lahan 12 are dan membangun warung kecil 3x4 meter untuk menambah pendapatan keluarga. Namun bangunan itu ikut disoroti dan dianggap melanggar.
“Kami ini sebagai petani ibarat seperti ayam bertelur di tumpukan padi. Tidak bisa makan. Telur saja diambil tapi gak bisa makan,” keluhnya.
Menurut Kariasa, bantuan pemerintah untuk petani sangat minim—baik pupuk maupun bibit. Sementara operasional pertanian ditanggung sendiri.
Para petani berharap Pemkab Tabanan dan Pansus TRAP tak tebang pilih dalam menertibkan bangunan pariwisata. Mereka meminta keberpihakan terhadap petani lokal yang turut menjaga kelestarian kawasan warisan budaya dunia (WBD) itu.
“Jangan investor besar diberi kemudahan, sementara petani lokal ditindas. Kami hanya jual kerupuk dan minuman, masak ditutup usahanya,” ucap Kariasa.
Mereka juga meminta kepastian soal surat rekomendasi pelepasan lahan dari LSD yang sebelumnya dijanjikan Pemkab Tabanan dan diajukan ke Kementerian ATR/BPN.
“Tolonglah keadilan bagi petani. Jangan terus ditekan. Pelanggaran di luar Jatiluwih kok dibiarkan,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya