RadarBuleleng.id - Tingkat kunjungan wisata ke Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, turun drastis setelah para petani memasang seng di lahan pertanian mereka sebagai bentuk protes.
Aksi yang berlangsung sejak Selasa (2/12/2025) itu memicu kegelisahan wisatawan, terutama turis mancanegara yang selama ini mendominasi kunjungan.
Manajer Operasional DTW Jatiluwih, I Ketut Jhon Purna mengakui pembatalan kunjungan mulai bermunculan dari agen-agen perjalanan.
“Tamu dan travel sudah berpikir bahwa kondisi di Jatiluwih tidak aman. Tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga pembatalan kunjungan wisata dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, pemasangan seng di area persawahan memberi kesan negatif terhadap citra Jatiluwih yang selama ini dikenal sebagai kawasan tenang, sejuk, dan nyaman untuk relaksasi.
Akibatnya, wisatawan memilih memindahkan kunjungan ke destinasi lain yang dinilai lebih aman.
Penurunan wisatawan disebut mencapai 20 persen per hari sejak aksi protes berlangsung.
“Biasanya saat low season kunjungan rata-rata 700 orang per hari. Tapi turunnya mencapai 150–200 orang sejak ada polemik itu,” jelasnya.
Jhon Purna berharap polemik antara petani dan pihak terkait segera menemukan titik terang. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu liar yang berkembang.
“Saya tidak mengerti ini masalah penutupan akomodasi pariwisata yang melakukan pelanggaran, malah isu liar yang berkembang justru kaitannya tentang subak,” imbuhnya.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula desakan transparansi pembagian hasil pengelolaan (pahpahan) DTW Jatiluwih.
Sekda Tabanan, I Gede Susila menegaskan bahwa seluruh proses pembagian hasil telah berjalan sesuai kesepakatan resmi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Ini sudah disepakati secara sah oleh seluruh pihak. Setiap tahun dijalankan dan diterima oleh pihak-pihak yang berhak,” tegasnya.
Sesuai PKS, pendapatan bersih DTW Jatiluwih dibagi 45 persen untuk PAD Tabanan, dan 55 persen untuk pihak-pihak di Desa Jatiluwih.
Adapun para pihak itu adalah Desa Dinas Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Subak Jatiluwih, Subak Abian Gunungsari, dan Subak Abian Jatiluwih.
Dari data Badan Pengelola DTW Jatiluwih, total dana yang dibagikan sepanjang 2021–2024 mencapai lebih dari Rp 16,4 miliar.
Terdiri dari PAD sebanyak Rp 7,3 miliar, Desa Dinas Jatiluwih Rp 1,3 miliar, Desa Adat Jatiluwih Rp 2,9 miliar, Desa Adat Gunungsari Rp 1,9 miliar, Subak Jatiluwih Rp 2,3 miliar, serta Subak Abian masing-masing Rp 180 juta lebih.
Selain itu, sejak 2018 hingga 2023, Badan Pengelola DTW Jatiluwih juga menyalurkan CSR senilai lebih dari Rp 1,4 miliar untuk subak, pura, fasilitas umum, kesehatan, kegiatan pemuda, hingga program sosial budaya.
“Setelah dana diterima, penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan desa, desa adat, dan subak sesuai perencanaan internal mereka. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Pemkab Tabanan juga menegaskan bahwa kawasan persawahan Jatiluwih merupakan bagian dari Warisan Budaya Dunia (WBD) Catur Angga dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Untuk mendukung keberlanjutan kawasan, pemerintah telah memberikan subsidi pajak hingga 50 persen sejak 2012.
“DTW Jatiluwih adalah warisan dunia yang harus kita kelola bersama dengan baik. Karena itu, informasi yang benar sangat penting agar semua pihak tetap fokus menjaga dan memajukan kawasan ini,” pungkas Sekda Susila. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya