RadarBuleleng.id - Permasalahan kemacetan yang terjadi di Bali dinilai belum menemukan solusi tuntas.
Padatnya lalu lintas tak hanya memperpanjang waktu tempuh, tetapi juga berdampak pada meningkatnya polusi udara, emisi karbon, hingga menurunnya kenyamanan pengguna jalan.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Bali Bicara: Bali Bebas Macet, Bisa?” yang digelar WRI Indonesia di Dharma Negara Alaya, Denpasar, belum lama ini.
Forum tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, desa adat, komunitas, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat umum untuk merefleksikan upaya mendorong transportasi berkelanjutan sepanjang 2025.
Kepala Seksi Operasional UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Made Purwadana, menyebut Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan alokasi anggaran pada 2026 guna memperkuat layanan transportasi publik.
“Mandat dari Gubernur Bali mencakup pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, penertiban kendaraan pariwisata, serta pengelolaan angkutan berbasis aplikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sustainable Transport Specialist WRI Indonesia, Arya Putra, menilai kemacetan di Bali dipicu oleh banyak faktor, mulai dari lonjakan jumlah kendaraan hingga keterbatasan infrastruktur transportasi.
“Peningkatan kualitas transportasi publik dan penyediaan infrastruktur pejalan kaki serta pesepeda sangat penting. Ketika masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang aman, nyaman, dan andal, kemacetan bisa ditekan signifikan,” jelas Arya.
Dari sisi komunitas, penghentian sementara layanan Trans Metro Dewata (TMD) di awal 2025 menjadi pelajaran penting.
Bram Adimas Wasito dari Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTBali) menegaskan, transportasi publik adalah kunci utama pengendalian kemacetan.
“Kejadian TMD mengingatkan kita bahwa dibutuhkan mekanisme berkelanjutan dan komitmen kuat pemerintah agar pelayanan transportasi publik tetap berjalan sepanjang tahun,” katanya.
Selain transportasi publik, penataan ruang jalan juga menjadi sorotan. Diskusi yang melibatkan Komunitas Pejalan Kaki Bali (Kopeka) dan Denpasar Bersepeda menekankan pentingnya infrastruktur ramah pengguna non-kendaraan bermotor.
Inovasi mobilitas berkelanjutan juga muncul dari tingkat desa adat. Pengoperasian shuttle listrik Intaran di kawasan Danau Tamblingan disebut menjadi contoh konkret peran desa adat dalam menghadirkan transportasi publik.
“Shuttle listrik Intaran, penertiban parkir, serta dukungan pelebaran pedestrian oleh Pemkot Denpasar diharapkan mampu menekan kepadatan kendaraan dan mendorong pariwisata Sanur yang lebih berkelanjutan,” ujar Ketua BUPDA Intaran Sanur, Anak Agung Gede Arya Teja. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya