SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemprov Bali menyiapkan pembangunan underpass di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di simpang Jimbaran.
Infrastruktur itu disiapkan sebagai langkah strategis untuk memecah kemacetan kronis di kawasan Bali Selatan, khususnya di Jimbaran.
Infrastruktur ini ditujukan untuk melancarkan arus lalu lintas menuju Jimbaran, Pecatu, dan Ungasan yang selama ini menjadi titik padat kendaraan. Baik itu saat hari kerja, terlebih lagi saat liburan.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri acara ground breaking pembangunan shortcut titik 9–10 Singaraja–Mengwitani di Desa Gitgit, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).
Koster mengungkapkan, pembangunan underpass Jimbaran telah ia sampaikan secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dan mendapat respons positif.
“Saya juga memohon kepada Menteri PU untuk pembangunan jalan underpass Jimbaran yang prioritas. Beliau sudah setuju,” ujar Koster.
Berdasarkan gambaran awal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Saat ini, proses perencanaan masih berjalan dan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
“Sementara gambaran dari Dinas PU Provinsi perlu anggaran Rp 350 miliar. Perencanaan, DED (detail engineering design), dan FS (feasibility study) sedang dikerjakan oleh Kabupaten Badung. Akhir Februari ini selesai,” jelasnya.
Dengan rampungnya perencanaan tersebut, Pemprov Bali menargetkan tahapan berikutnya bisa segera berjalan. Koster menyebut persiapan tender akan dimulai pada awal April 2026.
“Sehingga nanti mulai persiapan tender di awal April. Pertengahan 2026 atau paling lambat Agustus–September sudah bisa tender underpass Jimbaran,” katanya.
Menurut Koster, geliat pariwisata Bali memang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, namun juga membawa konsekuensi serius yang harus ditangani secara sistematis. Dua persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kemacetan dan sampah.
“Selain manfaat positif, pariwisata juga ada dampak negatif. Pertama macet, kedua sampah. Ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan kemacetan tidak bisa ditangani secara instan karena berkaitan langsung dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan moda transportasi.
Oleh karena itu, Pemprov Bali memilih menyelesaikan persoalan infrastruktur terlebih dahulu melalui perencanaan jangka menengah.
“Macet tidak bisa diselesaikan buru-buru karena berkaitan dengan infrastruktur jalan dan moda transportasi. Kita selesaikan infrastrukturnya dulu. Jadi sudah ada perencanaan dalam lima tahun ini untuk menghubungkan seluruh Bali,” jelas Koster.
Rencana tersebut mencakup konektivitas Bali Selatan dengan Bali Utara, Bali Barat, Bali Tengah, hingga Bali Timur.
Koster juga menyoroti besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, devisa dari wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mencapai Rp 170 triliun atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.
“Masalah macet ini harus diselesaikan. Daerah tidak punya anggaran yang cukup. Karena itu saya sampaikan kepada Menteri PU. Kalau macet tidak terselesaikan, pariwisata Bali akan merosot terus,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya