RadarBuleleng.id - Perkembangan pariwisata Bali yang kian pesat dinilai berbanding lurus dengan meningkatnya alih fungsi lahan.
Memasuki tahun 2026, akademisi dan pengamat ekonomi memprediksi perubahan peruntukan lahan, khususnya lahan pertanian produktif, masih akan terjadi secara masif seiring terus bergeliatnya sektor pariwisata.
Akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Prof. Ida Bagus Raka Surdana mengatakan, pertumbuhan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan maraknya alih fungsi lahan.
Menurutnya, banyak lahan pertanian beralih menjadi kawasan akomodasi wisata seperti hotel, vila, restoran, hingga fasilitas penunjang pariwisata lainnya.
Ia menjelaskan, tingginya tekanan kebutuhan ruang di wilayah strategis, seperti kawasan pesisir, desa penyangga destinasi wisata, serta wilayah suburban perkotaan, mendorong perubahan fungsi lahan berlangsung cepat dan kerap tidak terkendali.
“Fenomena ini diperkuat oleh nilai ekonomi lahan pariwisata yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor primer,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat banyak petani dan pemilik lahan tergiur melepas lahan produktifnya kepada investor atau untuk kepentingan nonpertanian.
Padahal, alih fungsi lahan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat Bali.
Dampak yang paling nyata adalah berkurangnya bentangan sawah yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan daerah.
Tak hanya itu, keberlanjutan sistem subak yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia juga terancam.
“Alih fungsi lahan tidak hanya menurunkan luas lahan sawah, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem subak,” tegasnya.
Prof. Raka Surdana juga mengingatkan, dampak lanjutan dari alih fungsi lahan dapat memicu persoalan ekologis, mulai dari degradasi lingkungan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko bencana di kemudian hari.
Oleh karena itu, ia menilai meskipun pariwisata tetap menjadi penggerak utama perekonomian Bali, pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi tata ruang yang tegas menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan budaya Bali ke depan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya