RadarBuleleng.id - Kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali ke kawasan Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, justru membuka keresahan lain yang selama ini dipendam warga.
Di tengah sorotan terhadap dugaan penguasaan lahan mangrove oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID), Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariartha, menyuarakan kekhawatiran serius masyarakat terkait rencana pembangunan terminal LNG. Namun, keluhan itu nyaris tak mendapat respons.
Di hadapan rombongan DPRD Bali yang dipimpin I Made Supartha, Pariartha secara terbuka menyampaikan bahwa rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG telah memicu kegaduhan dan ketakutan warga.
Selama lebih dari 1,5 tahun menjabat sebagai bendesa, ia mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan proyek strategis tersebut.
”Laut kami dikapling, tapi tidak ada komunikasi. Tiba-tiba ada rencana itu,” ungkap Pariartha dengan nada getir.
Kekhawatiran warga kian besar karena lokasi rencana proyek disebut hanya berjarak sekitar 500 meter dari permukiman.
Minimnya sosialisasi membuat masyarakat merasa was was dan tidak memiliki kepastian terkait dampak keselamatan maupun lingkungan.
”Itu sangat menakutkan bagi masyarakat. Bisa dikatakan itu hantu menakutkan,” tegasnya di hadapan jajaran Pansus TRAP dan dinas terkait.
Sayangnya, keluhan tersebut tak ditanggapi serius. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, justru menghindari pembahasan LNG dan menyatakan ingin tetap fokus pada persoalan mangrove di kawasan BTID.
”Saya tidak tahu (soal LNG), biar tidak salah bicara. Soal itu saya belum tahu,” dalih Supartha usai pertemuan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga enggan memberikan tanggapan terkait ketakutan warga yang disampaikan bendesa.
”Tidak ada (tanggapan soal ketakutan, red). Tidak tahu saya. Nanti kami perdalam semuanya (urusan mangrove). Selesai lah,” cetusnya singkat.
Di sisi lain, proyek terminal LNG merupakan bagian dari agenda besar pemerintah pusat dan Pemprov Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, sebelumnya menyebut pembangunan akan dilakukan di kawasan lepas pantai.
Terkait adanya penolakan warga, ia hanya menyampaikan pernyataan normatif bahwa masyarakat pada prinsipnya membutuhkan pasokan energi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya