RadarBuleleng.id - Kerusakan jalan di wilayah Kecamatan Nusa Penida kembali dikeluhkan warga.
Kondisi infrastruktur yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas masyarakat sekaligus berdampak pada sektor pariwisata, bahkan berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.
Tak hanya jalan, sejumlah fasilitas umum di kawasan kepulauan tersebut juga dinilai belum optimal.
Menyikapi hal itu, Pemkab Klungkung berencana mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2026, meski harus ditempuh melalui skema pinjaman daerah.
Pemkab Klungkung resmi mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan total pinjaman mencapai Rp114,1 miliar. Pada tahap awal, dana yang telah dicairkan sebesar Rp 66,28 miliar.
Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, di Aula Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Senin (4/5/2026).
Bupati Satria menjelaskan, dana pinjaman tersebut akan difokuskan untuk sejumlah proyek prioritas, khususnya di wilayah Nusa Penida yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur.
Beberapa proyek yang akan dikerjakan antara lain peningkatan Jalan Sampalan–Toya Pakeh senilai Rp 51,92 miliar sebagai akses utama masyarakat dan wisatawan.
Selain itu, peningkatan Jalan Lingkar Ceningan senilai Rp 9,5 miliar guna memperkuat konektivitas antar wilayah kepulauan.
Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department (CSSD) di RS Gema Santi Nusa Penida dengan nilai Rp 4,86 miliar, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mengejar ketertinggalan, khususnya di wilayah kepulauan, diperlukan inovasi pembiayaan yang terukur, transparan, dan akuntabel,” ujar Satria.
Sementara itu, sisa plafon kredit sebesar Rp 47,83 miliar direncanakan untuk pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida tahap I. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.
Satria menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta segera mempercepat realisasi proyek di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan serta transparansi penggunaan anggaran.
“Jaga kualitas pekerjaan, pastikan transparansi, dan yang terpenting, setiap rupiah dari pinjaman ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Klungkung,” tegasnya.
Pemkab Klungkung berharap, percepatan pembangunan ini mampu menjawab keluhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Nusa Penida yang menjadi salah satu destinasi unggulan di Bali. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya