SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kemiskinan di Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah (PR) serius. Meski angkanya sudah turun, tapi masih banyak warga yang ada di garis kemiskinan.
Hal itu terungkap dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Buleleng yang berlangsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, pada Kamis (14/11/2024).
Dalam rapat terungkap bahwa angka kemiskinan di Buleleng pada tahun 2023 lalu setinggi 6,26 persen. Kemudian turun menjadi 5,39 persen per bulan Agustus 2024.
Demikian pula dengan prevalensi stunting yang tadinya di angka 6,2 persen pada tahun 2023, kini turun menjadi 3,5 persen pada Februari 2024.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa meminta agar seluruh instansi di Pemkab Buleleng bekerjasama mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya kerjasama itu terbukti efektif dalam penanganan kemiskinan. Contohnya kemiskinan ekstrem.
“Kita evaluasi bersama lagi dan meningkatkan lagi program-program penanggulangan kemiskinan di Buleleng,” ujar Suyasa.
Suyasa mengatakan, masalah kemiskinan sangat kompleks. Sehingga tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
Apalagi faktor pemicu kemiskinan pada tiap keluarga berbeda. Ada yang dipicu karena penghasilan yang minim, hunian, tingkat pendidikan, hingga kultur.
“Makanya perlu kolaborasi bersama. Sehingga bisa diintervensi dengan pola yang sesuai,” ujarnya.
Dia meminta agar seluruh keluarga miskin masuk dalam data terpadu. Data pun harus disusun secara riil, berdasarkan nama, alamat, dan kondisi riil tempat tinggal.
“Ini perlu kita validasi kembali datanya. Wajib dibuatkan skema penanggulangan kemiskinan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” demikian Suyasa. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya