SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng meminta seluruh instansi di Kabupaten Buleleng memiliki standar rencana penanggulangan bencana.
Untuk memastikan kesiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana, BPBD Buleleng menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah instansi pemerintahan di Bali Utara.
Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Ariadi Pribadi mengatakan, rencana penanggulangan bencana bukan sekadar kewajiban administratif.
Dokumen itu merupakan amanat pemerintah yang harus diwujudkan, demi perlindungan dasar bagi masyarakat.
“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana lewat layanan yang terukur, terencana, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ariadi mengatakan, ada lima layanan dasar yang harus dipenuhi dalam dokumen layanan penanggulangan bencana. Yakni informasi rawan bencana, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, layanan evakuasi dan penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana.
“Buleleng menghadapi potensi bencana yang cukup kompleks, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan dan lahan. Maka, strategi penanganan harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh pihak,” jelasnya.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam FGD itu adalah peran strategis desa dalam mitigasi bencana. Mulai dari pemutakhiran data risiko bencana, penyusunan rencana kontijensi desa, hingga penguatan kapasitas relawan lokal. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya