SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Penyusunan Rancangan APBD 2026 Kabupaten Buleleng mendapat banyak catatan dari para wakil rakyat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Kamis (6/11/2025) siang, fraksi-fraksi menyoroti mulai dari potensi minyak dan gas bumi (migas) di perairan Bali Utara hingga kebutuhan ambulance jenazah di setiap puskesmas.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian penjelasan Bupati atas Ranperda APBD 2026.
Dalam forum tersebut, Fraksi Golkar DPRD Buleleng mendorong Pemkab Buleleng menindaklanjuti hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tentang potensi migas di perairan utara Bali.
Hasil survei seismik menunjukkan cadangan gas mencapai 23,3 triliun kaki kubik (TCF). Setara dengan 4 miliar barel minyak atau 636 miliar liter.
“Dengan membentuk BUMD Migas atau mengambil participating interest 10 persen, daerah bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka lapangan kerja,” ujar Ketut Hermawan, Juru Bicara Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti masih tingginya ketergantungan Buleleng terhadap dana transfer pusat.
Mereka mendorong langkah inovatif untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan aset, pajak, dan retribusi yang lebih transparan serta berorientasi ekonomi.
“APBD 2026 seharusnya menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas I Wayan Edi Parsa, jubir Fraksi NasDem.
Nada kritik muncul dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka meminta penyusunan program dan kegiatan dalam APBD dilakukan secara efisien, tidak monoton, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.
“Pemerintah harus mengubah budaya kerja lama, mengurangi belanja tidak efisien, dan fokus pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Wayan Indrawan.
Sedangkan Fraksi Gerindra menilai penyusunan APBD tak boleh berhenti di tataran administratif.
Dengan belanja total Rp2,852 triliun, naik 2,64 persen dari tahun sebelumnya, serta belanja modal Rp 383,6 miliar yang melonjak 69 persen, sehingga perlu ada transparansi.
“Setiap rupiah harus bisa dilihat manfaatnya. Belanja operasional jangan hanya untuk birokrasi, tapi mendukung program produktif,” kritik I Ketut Susana.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-PKB menyoroti kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah barat Buleleng.
Mereka mendesak Pemkab segera membangun rumah sakit umum di Kecamatan Gerokgak, agar warga tak perlu jauh-jauh ke Singaraja untuk berobat.
“Selain itu, setiap puskesmas harus punya ambulans jenazah. Jangan sampai warga kesulitan saat ada keluarga meninggal di puskesmas,” tegas Kadek Sumardika, jubir fraksi gabungan tersebut. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya